Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan komitmen penuh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam mendukung kelancaran dan suksesnya pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada. Hal tersebut disampaikan Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pilkada bagi daerah yang melaksanakan PSU Pilkada secara virtual pada Kamis (3/4/2025).
Dalam pertemuan itu, Ribka didampingi oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir, Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Akmal Malik, Dirjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Agus Fatoni, serta Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Bahtiar Baharuddin. Rapat ini diikuti oleh Gubernur Jambi, Gubernur Sulawesi Tengah, Gubernur Maluku Utara, serta perwakilan pemerintah daerah (Pemda), penyelenggara pemilu, dan unsur keamanan yang terlibat dalam proses PSU.
Pertemuan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kesiapan dan persiapan yang telah dilakukan oleh daerah peserta PSU yang akan digelar pada tanggal 5 dan 9 April 2025 mendatang. Rapat ini juga menjadi forum koordinasi untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Lebih lanjut, Ribka menekankan, pelaksanaan PSU merupakan bagian penting dari proses demokrasi yang harus berjalan dengan lancar. Dirinya mengapresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang tetap menjalankan tugas negara termasuk dalam mempersiapkan PSU, meskipun masih berada dalam suasana hari raya Idulfitri.
“Saya atas nama Bapak Menteri Dalam Negeri menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Walaupun masih dalam situasi hari raya Idulfitri, kita masih bisa melaksanakan tugas negara yang penting dalam rangka pelaksanaan PSU untuk lima kabupaten dan satu kota yang ada di Indonesia,” ujar Ribka.
Ia menegaskan, pelaksanaan PSU Pilkada harus berjalan lancar, adil, dan transparan. Dirinya mengingatkan seluruh pihak terkait agar memastikan tidak ada kendala yang menghambat jalannya proses tersebut.
Ribka menekankan, pelaksanaan PSU harus menjadi pelajaran bagi semua pihak agar lebih berhati-hati dalam menjalankan proses pemilu di masa mendatang. Ia berharap, persoalan yang menyebabkan adanya PSU tidak terulang kembali, sehingga dapat menjaga stabilitas demokrasi dan pemerintahan di daerah.
“Penegasan dari kami adalah bahwa PSU harus berjalan lancar, tanpa adanya temuan-temuan yang sebenarnya tidak terlalu penting. Sangat diharapkan agar kejadian serupa tidak terulang lagi, karena masyarakat harus segera dilayani oleh pemimpin yang dipilih,” tegasnya.
Ia memastikan bahwa pelaksanaan PSU yang telah dijadwalkan akan berjalan dengan aman dan terkendali. Meskipun pelaksanaan PSU bertepatan dengan libur Lebaran, para pihak terkait tetap menunjukkan komitmennya dengan mengikuti rapat koordinasi secara virtual.
“Walaupun dalam situasi libur hari raya, kita tetap menyempatkan diri untuk mengikuti rapat koordinasi ini. Kemendagri memastikan bahwa pelaksanaan PSU pada tanggal 5 dan 9 nanti berjalan dengan aman dan terkendali,” ujar Ribka.
Sebagai bentuk dukungan, Kemendagri juga telah berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan dari Polri dan TNI. Koordinasi ini untuk memastikan proses PSU berjalan dengan baik tanpa adanya gangguan yang dapat menghambat jalannya demokrasi.
Ribka menjelaskan, PSU dilaksanakan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memastikan bahwa setiap tahapan demokrasi berjalan dengan baik, transparan, dan memenuhi asas keadilan bagi seluruh masyarakat di daerah yang bersangkutan. Dengan adanya dukungan penuh dari Kemendagri, diharapkan PSU dapat berlangsung dengan baik, serta menghasilkan pemimpin yang benar-benar dipilih oleh rakyat secara demokratis.
Selain itu, Kemendagri mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk pemilih, penyelenggara pemilu, dan aparat keamanan untuk bekerja sama dalam menciptakan suasana yang kondusif selama PSU berlangsung. Dengan demikian, proses demokrasi di Indonesia dapat terus berjalan dengan baik dan semakin berkualitas.
Tak hanya itu, Kemendagri juga mengimbau masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam PSU dan menggunakan hak pilihnya dengan bijak. Dengan demikian, hasil Pilkada benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat di masing-masing daerah. Partisipasi aktif masyarakat dalam PSU akan menjadi cerminan dari demokrasi yang semakin matang dan berkualitas.
Dengan kerja sama yang baik dari seluruh pihak yang terlibat, PSU diharapkan dapat berjalan sukses serta menghasilkan pemimpin yang mampu membawa perubahan dan kesejahteraan bagi daerah masing-masing.
Diketahui, terdapat lima kabupaten dan satu kota yang akan melaksanakan PSU Pilkada pada 5 April 2025, yaitu Kabupaten Buru, Kabupaten Banggai, Kabupaten Kepulauan Taliabu, Kabupaten Bungo, serta Kota Sabang. Sementara itu, Kabupaten Pulau Talaud diundur pelaksanaannya pada tanggal 9 April 2025 karena bertepatan dengan hari Advent.(*)
Penulis : Gin
Editor : A. Buendi
Sumber Berita: Kemendagri
