Jayawijaya – Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Pegunungan Terius Wakur menegaskan bahwa perlunya tindakan cepat dan nyata dalam penanganan banjir susulan yang kembali melanda wilayah Papua Pegunungan. Dalam rapat internal yang digelar, DPRP Papua Pegunungan mengundang berbagai dinas terkait, termasuk Dinas PUPR Provinsi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Dinas Lingkungan Hidup, guna membahas sinkronisasi program dan pembagian tanggung jawab antara Pemerintah Provinsi dan Daerah.
Sinkronisasi Program dan Prioritas Penanganan
Dalam rapat tersebut, DPRP Papua Pegunungan menyepakati bahwa penanganan banjir harus segera dilakukan di beberapa titik krusial, di antaranya sungai atau kali hetuma, sungai elo, serta beberapa ruas sungai lain yang sedang didata.
Terius Wakur menyebutkan bahwa pembagian tanggung jawab antara Provinsi dan Kabupaten harus diperjelas, sehingga tidak ada keterlambatan dalam eksekusi program penanggulangan bencana.
“Kami tidak ingin hanya sekadar rapat dan diskusi tanpa tindakan nyata. Masyarakat sudah jenuh dengan pertemuan tanpa solusi konkret. Hari ini mereka tidak butuh diskusi lagi, mereka butuh tindakan dari dinas terkait,” tegas Ketua Komisi IV DPRP Papua Pegunungan Terius Wakur di Wamena, Rabu (21/5/2025).
Hambatan Anggaran dan Kebutuhan Tanggap Darurat
Dalam rapat tersebut, disadari bahwa kendala terbesar dalam normalisasi air di sungai hetuma dan sungai elo adalah pembiayaan. Meskipun DPRP memiliki komitmen untuk mendorong anggaran perubahan, namun tanggap darurat tetap harus dilakukan segera.
“DPRP memerintahkan dinas terkait, untuk segera turun ke lapangan, guna menentukan lokasi-lokasi yang harus ditangani lebih dulu,” ungkap Terius Wakur.
Intervensi Gubernur dan Bupati Diperlukan
Terius Wakur menegaskan bahwa penanganan banjir di Wamena dan daerah lainnya tidak cukup hanya dilakukan oleh dinas teknis, tetapi membutuhkan intervensi langsung dari Gubernur dan juga Bupati.
“Kita butuh intervensi dari Pemimpin Papua Pegunungan. Ini tidak bisa hanya diserahkan kepada dinas teknis, tetapi harus melibatkan Gubernur dan Bupati Jayawijaya, agar penanganan banjir berjalan lebih efektif,” tambahnya.
DPRP Papua Pegunungan berharap Pemerintah Provinsi segera merespon hasil diskusi ini, serta melaksanakan langkah konkret dalam menangani dampak banjir dan memastikan infrastruktur jalan, serta aliran sungai dinormalisasi sesegera mungkin.
“Dengan komitmen bersama antara DPRP, Pemerintah Daerah, dan dinas terkait, diharapkan penanganan bencana banjir di Wamena dan sekitarnya dapat dilakukan lebih cepat dan tepat, tanpa harus menunggu proses administrasi yang berlarut-larut,” tutup Terius Wakur.
Penulis : Gin
Editor : A. Buendi
