JAYAPURA-Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) menggelar diskusi bertema “Informasi Sehat Wujudkan Pemilu Tanpa Hoaks di Tanah Papua” sekaligus mendeklarasikan Mafindo Jayapura dan Pesat Tanah Papua di Kota Jayapura dengan menghadirkan narasumber Presidium Mafindo Mark Ufie, Ketua Bawaslu Papua, Hardin Halidin, Pdt. Magdalena Kafiar, Ketua AMSI Papua Eveerth Joumilena, dan Anggota Komisioner KPU Papua Abdul Hadi.
Bawaslu Papua memiliki indeks kerawanan sangat tinggi namun ketika sudah dibagi menjadi tiga daerah otonomi baru, Provinsi Papua sendiri dalam tahapan sedang “Bukan kemudian tantangan pemilunya hilang dan bayangan saya yang akan terjadi seperti potensi kecurangan, dan kerawanan selalu ada dan terus meningkat ,” kata Ketua Bawaslu Papua, Hardin Halidin di Swiss Bell Hotel, Sabtu (21/10/2023.
Di Papua, indeks kerawanan pemilu yang diluncurkan pada tanggal 10 Oktober 2023 di Kota Yogyakarta menyebutkan bahwa dari 514 kabupaten/kota ada 20 besar yang masuk di wilayah Papua yakni Kepulauan Yapen dan Kabupaten Sarmi
“Indeks Kerawanan Pemilu tematik Politisasi Sara di Kepulauan Yapen 9,52 persen dan Kabupaten Sarmi 5,75 persen. Kita harus bijak dalam penggunaan teknologi dan bisa menangkal isu sara, tanpa pengetahuan dan bijak justru akan membawa kita dalam kelumpuhan sosial,” jelasnya
Tantangan kedepan, kata Hardin, sangat besar apalagi pasca penetapan itu berita hoax bertebaran “Saya juga mengajak untuk kita semua sama-sama tidak terjebak dalam statement negatif dan belum tahu tentang kebenarannya,” tutupnya.
Anggota Komisioner KPU Papua, Abdul Hadi, mengajak masyarakat untuk komitmen bersama untuk menghasilkan pemilih yang berkualitas “Mereka [Masyarakat] bukan pemilih yang abal-abal, disisi lain juga wakil rakyat kita juga jangan sekadar membuat janji tapi juga bisa mengabdi untuk tanah Papua. mudah-mudahan Pemilu nanti betul diberkati dan menghasilkan sesuatu dan saling merangkul satu sama lain,”
Lanjutnya, silahkan mereka calon wakil rakyat adu visi misi dan jangan saling menjatuhkan satu sama lain itu yang kita inginkan “Sesuai dengan undang-undang nomor 7 tahun 2017 menginginkan Pemilu ke depan itu betul-betul berintegritas dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas,”
Pihaknya juga mengingatkan agar Pemilu ini bebas dari hoax, dan kepada masyarakat untuk selektif dalam membaca berita “Semua ahli medsos dan begitu dapat informasi tolong disaring dulu dengan baik jangan langsung dibagikan,” tambahnya.
Pdt. Magdalena dari Bidang Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan atau KPKC Sinode GKI di Tanah Papua menyatakan pihaknya juga menginginkan Informasi yang sehat untuk mewujudkan pemilu damai sebab pesta ini menjadi momen penting dalam kehidupan demokrasi “Sehingga untuk mengantisipasi berita-berita hoax itu kembali ke kita pribadi untuk bijak dalam menyikapinya,”
Dikatakan, peran gereja ini juga penting atau lembaga keagamaan untuk mengajak kita melihat hal-hal ini dengan baik sebab belajar dari pengalaman sebelumnya “Paling penting ketika dapat informasi jangan langsung teruskan, teliti lagi, lihat baik-baik ini benar atau tidak karena satu kata dipotong itu jadi berita negatif dan orang senang itu apalagi kalau viral terus jadi Informasi yang tidak sehat,”
Eveerth Zacharias Joumilena dari Asosiasi Media Siber Indonesia Papua, menyampaikan lebih khusus kepada media kami biasanya memastikan sumber yang jelas, karena media mainstream sudah terlalu banyak
“Kami sarankan agar masyarakat bisa memilah informasi, walaupun media mainstream yang memberitakan tapi perlu memastikan siapa yang berbicara sebelum dibagikan,” bebernya
