JAYAPURA – Sejumlah ondoafi dan tokoh adat menyambut baik terkait program Polda Papua yang memberi kuota khusus bagi anak kepala suku pada penerimaan calon bintara Polri tahun 2024 ini.
Sebelumnya, Kapolda Papua Irjen Mathius D. Fakhiri menyebut pada tahun ini akan ada penerimaan 2.000 personel Bintara Noken, dimana di dalam kuota tersebut terdapat kekhususan bagi para keal suku.
Boas Asa Enoch selaku ondoafi Sosiri, Kabupaten Jayapura, sangat menyambut baik terkait program tersebut. Menurutnya, program ini bentuk sebuah penghormatan dari instansi Kepolisian terhadap para ondoafi dan kepala suku di Papua.
“Iya, pada dasarnya kami sangat berterimakasih kepada Kapolri dengan pak Kapolda karena sudah punya upaya memberikan kesempatan terhormat,” kata Boas, Senin (1/4/2024).
Boas sendiri mengungkap, rencana ini juga merupakan sebuah bentuk apresiasi dari Kepolisian bagi para kepala suku. Apalagi dia mengatakan, program ini diusulkan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kapolda Papua Irjen Mathius D. Fakhiri yang bukan anak asli Jayapura.
“Luar biasa itu dan sangat menghargai ondoafi-ondoafi ini, mereka (Kapolri dan Kapolda) bukan anak Jayapura tapi mereka tahu persis bagaimana itu anak adat,” pujinya.
Kendati begitu, Boas mengimbau agar proses pelaksanaan perekrutan calon bintara Polri nanti bisa dilakukan sesuai prosedur. Sebab, dia tak ingin, rekrutmen nanti terkesan dipaksakan demi memenuhi kuota khusus yang diberikan kepada kepala suku atau ondoafi.
“Itu pun dia anak-anak ondoafi, tapi kalau memang kondisi kesehatannya tidak menguntungkan ya tidak bisa dipaksakan,” jelasnya.
Senada dengan itu menurut Jellin Ismail Payai selaku tokoh adat Yapen, proses rekrutmen itu nanti harus dilaksanakan dengan terbuka dan secara transparan. Jellin berharap, anak-anak atau keluarga dari kepala suku yang diterima menjadi polisi sesuai dengan kriteria rekrutmen.
“Tidak harus anak kepala suku jadi dia harus jadi. Harus dia benar-benar juga memenuhi kriteria dari sebuah rekrutmen,” ujar Jellin Ismail Payai.
Jellin Ismail Payai ingin proses rekrutmen tersebut tidak ada praktik-praktik yang terindikasi dengan nepotisme. Karena itu, dia mau pihak Polda Papua betul-betul menyiapkan program tersebut secara matang demi mencegah masalah-masalah tersebut.
“Iya memang saya pikir teknis pelaksanaan yang memang bagus mencegah itu, praktik-praktik jadi titipan dari kepala-kepala suku,” harapnya.
Sementara itu Jellin juga sangat berterimakasih atas kepedulian dari Irjen Mathius D. Fakhiri terhadap anak-anak asli Papua yang ingin menjadi polisi. Karena menurutnya, program ini adalah salah satu upaya dari pihak Kepolisian untuk memberdayakan orang asli Papua (OAP).
“Saya berterimakasih kepada Kepolisian karena terus konsisten untuk mengawal kamtibmas di wilayah hukum Polda dengan mempersiapkan sejumlah kader-kader terutama anak-anak kita, anak-anak OAP,” imbuhnya.
Meski pun begitu, Jellin sendiri juga telah menyampaikan beberapa hal yang perlu menjadi catatan bagi calon bintara yang akan mendaftar. Dia ingin, Polda Papua nantinya juga membuka pendaftaran atau Sub Panitia Daerah (Panda) khususnya di Kabupaten Kepulauan Yapen dan Waropen.
“Nah, mungkin ada catatan saya khusus kami di Yapen itu kami butuh Sub Panda jadi satu kalau memang bisa begitu,” jelasnya.
Pasalnya, Jellin menilai, anak-anak di Kabupaten Kepulauan Yapen dan Waropen cukup kesulitan jika ingin mengikuti proses rekrutmen bintara Polri. Sebab, calon bintara Polri tersebut harus ke Kabupaten Biak dan ke Jayapura apabila lolos ke tahapan berikutnya.
“Tapi kalau dari Yapen lalu ke Biak baru ke Jayapura, waduh, banyak yang sudah mengeluh ke kami. Tapi kami tampung itu dan ya syukurlah hari ini saya bisa sampaikan ke Polda,” pungkasnya.
Selama 3 tahun terakhir atau selama kepemimpinan Irjen Mathius D. Fakhiri, Polda Papua sudah merekrut 3.939 personel. Rinciannya, 2.167 personel pada 2021, 794 personel personel pada 2022 dan 978 personel pada 2023.
