Forum Pegawai Honorer Non ASN Papua Pegunungan Tuntut Penjelasan Pemecatan

- Penulis

Rabu, 22 Januari 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

WAMENA – Ratusan pegawai honorer yang tergabung dalam Forum Non ASN Provinsi Papua Pegunungan menolak sikap beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan yang telah memberhentikan tenaga honorer pada tahun 2025. Mereka mengunjungi Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan untuk beraudiensi dengan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) dan Kepala BKD Sutrisno Richi Prayitno dan Asisten 2 Pemprov Papua Pegunungan Lukas Kossay pada senin (21/01/2025).

 

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Pegunungan, Dr. Wasuok Demianus Siep, menjelaskan bahwa keputusan tersebut bukanlah pemecatan, melainkan kebijakan pengurangan tenaga honorer berdasarkan kemampuan anggaran masing-masing OPD.

“Jika OPD memiliki kemampuan anggaran yang cukup, mereka dapat mengangkat honorer sesuai dengan kebutuhan, namun dengan batasan tertentu. Jika anggaran tidak mencukupi, maka jumlah honorer harus dikurangi,” jelasnya.

Pertemuan ini ditunda karena kepala OPD dari ULP dan PU belum hadir. “Kedua OPD ini yang mengangkat honorer, sehingga kami membutuhkan penjelasan dari mereka. Jika mereka tidak hadir, kami belum tahu alasan mereka,” ungkap Wasuok.

Sekretaris Forum Non ASN, Selianus Lokobal, menjelaskan bahwa mereka datang ke kantor gubernur untuk menyampaikan aspirasi terkait nasib mereka sebagai tenaga honorer.

“Saat ini, ada sekitar 100 orang dari dua OPD, yaitu Biro Pengadaan Barang dan Jasa (25 orang) dan PU (75 orang) yang diberhentikan pada tahun 2025 ini. Kami telah menyampaikan aspirasi kepada pimpinan agar teman-teman yang diberhentikan dapat dilanjutkan kembali. Setelah diberhentikan, tidak ada jaminan yang jelas, sehingga kami berharap pimpinan dapat melihat nasib kami,” ujar Selianus.

Selianus menekankan pentingnya kelanjutan pekerjaan bagi tenaga honorer ini agar mereka bisa bekerja seperti biasa.

“Kami berharap agar jumlah honorer yang ada dapat dilanjutkan, sehingga kami bisa kembali bekerja seperti biasa,” tutupnya.

Facebook Comments Box

Penulis : Kaleb

Editor : Buendi

Sumber Berita: Pemprov Papua Pegunungan

Berita Terkait

Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Papua Pegunungan Kunjungi TK-PAUD Sekina, Berinteraksi dengan Anak-anak dan Tinjau Fasilitas Pendidikan
DPRK Desak Pemda Jayawijaya Terbitkan SK K2 Segera
Pertama Rugby Papua Pegunungan Ikut Turnamen Internasional Jakarta Rugby 10’s 2025
DPRP Papua Pegunungan Imbau Masyarakat Waspada terhadap Isu Hoaks, Serahkan Keamanan kepada Aparat
Polres Jayawijaya Intensifkan Patroli dan Razia dalam Pemberantasan Premanisme
Ny. Ami Yikwa Yahuli Resmi Dilantik sebagai Ketua TP-PKK Kabupaten Yahukimo, Fokus pada Posyandu, UMKM, dan Pendidikan Karakter Remaja
DPRK Jayawijaya Pastikan Situasi Distrik Walaik Aman, Imbau Warga Beraktivitas Normal
Komisi C DPRK Jayawijaya Gelar Hearing dengan Dinas Pendidikan dan Kesehatan, Dorong Perbaikan Layanan Publik
Forum Pegawai Honorer Non ASN Papua Pegunungan Tuntut Penjelasan Pemecatan

Berita Terkait

Jumat, 23 Mei 2025 - 17:49 WIT

Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Papua Pegunungan Kunjungi TK-PAUD Sekina, Berinteraksi dengan Anak-anak dan Tinjau Fasilitas Pendidikan

Jumat, 23 Mei 2025 - 15:00 WIT

DPRK Desak Pemda Jayawijaya Terbitkan SK K2 Segera

Jumat, 23 Mei 2025 - 09:58 WIT

Pertama Rugby Papua Pegunungan Ikut Turnamen Internasional Jakarta Rugby 10’s 2025

Jumat, 23 Mei 2025 - 09:38 WIT

DPRP Papua Pegunungan Imbau Masyarakat Waspada terhadap Isu Hoaks, Serahkan Keamanan kepada Aparat

Jumat, 23 Mei 2025 - 09:31 WIT

Polres Jayawijaya Intensifkan Patroli dan Razia dalam Pemberantasan Premanisme

Berita Terbaru

Berita Terkini

DPRK Desak Pemda Jayawijaya Terbitkan SK K2 Segera

Jumat, 23 Mei 2025 - 15:00 WIT