Wamena, 19 Agustus 2025 — Asosiasi Dinas Kesehatan (Adinkes) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menyelenggarakan Workshop Petunjuk Teknis Integrasi AIDS, TBC, dan Malaria (ATM) serta Kebijakan Nasional Terkait ATM tingkat provinsi. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Grand Sartika Wamena dan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Papua Pegunungan, Drs. Wasuok D. Siep, mewakili Gubernur Papua Pegunungan.
Workshop ini dihadiri oleh perwakilan pemerintah dari enam kabupaten yang menjadi wilayah cakupan Adinkes, yaitu Kabupaten Jayawijaya, Mamberamo Tengah, Nduga, Pegunungan Bintang, Yalimo, dan Yahukimo. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam upaya eliminasi tiga penyakit menular utama yang masih menjadi tantangan serius di wilayah Papua Pegunungan, yakni AIDS, TBC, dan Malaria.
Dalam sambutan Gubernur Papua Pegunungan yang dibacakan oleh Sekda Drs. Wasuok D. Siep, disampaikan bahwa ketiga penyakit tersebut tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga memengaruhi pembangunan sosial, ekonomi, dan masa depan generasi Papua. Oleh karena itu, penanggulangan yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah menjadi sangat penting. Pemerintah daerah diharapkan mampu merencanakan dan menganggarkan program pencegahan dan pengendalian ATM secara tepat dan berkelanjutan.
“Pencegahan dan pengendalian AIDS, TBC, dan Malaria tidak hanya dilakukan oleh sektor kesehatan, tetapi membutuhkan lintas sektor, sinergi program, dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan,” tegas Sekda dalam sambutannya. Ia juga mendorong kabupaten dan kota untuk menyusun dokumen perencanaan yang responsif, berbasis data, dan inklusif agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ketua panitia kegiatan, Yance Sabloit, menjelaskan bahwa workshop ini juga menjadi forum evaluasi terhadap implementasi sejumlah regulasi nasional, di antaranya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, serta pemutakhiran melalui Kepmendagri Nomor 900.1.15.5.3406 Tahun 2024. Selain itu, dibahas pula Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Permendagri Nomor 12 dan 15 Tahun 2024 yang mengatur penyusunan RKPD dan APBD Tahun 2025.
“Workshop ini juga menjadi ruang untuk mereview implementasi petunjuk teknis integrasi ATM kepada pemangku kepentingan di tingkat provinsi dan kabupaten, serta finalisasi draft RKPD, Renja, dan RKA tahun 2026 terkait program pencegahan dan pengendalian ATM,” ujar Yance Sabloit. Ia menambahkan bahwa kegiatan ini juga mencakup pengumpulan dokumen perencanaan seperti RKPD, Renstra, Renja, dan DPA Tahun 2025 serta realisasi Tahun 2024, sekaligus meningkatkan kemampuan petugas dalam menginput data ATM secara akurat melalui sistem Form 1K, 1P Web, dan 1K Realisasi 2024.
Dalam sesi teknis, Ferdinand Laihard, MPM selaku Technical Assistant RSSH Adinkes, menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat penting untuk menyelaraskan perencanaan antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka eliminasi AIDS, TBC, dan Malaria. Ia menegaskan bahwa pengendalian ketiga penyakit tersebut tidak bisa dilakukan oleh Dinas Kesehatan saja, melainkan membutuhkan dukungan dari lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat.
“Papua ini sangat unik. Penduduknya tersebar di berbagai wilayah dengan lingkungan yang sangat bervariasi. Ini membuat penyakit tropis seperti malaria cukup tinggi di beberapa daerah. Tapi pengendalian tidak bisa hanya dari luar, harus ada kesadaran dari dalam diri masyarakat juga,” ujar Ferdinand. Ia menambahkan bahwa teknologi dan obat-obatan sudah tersedia, namun keberhasilan program sangat bergantung pada perilaku masyarakat, cakupan penemuan kasus, pengobatan yang konsisten, dan pengendalian vektor penyakit.
Ferdinand juga menyampaikan bahwa enam kabupaten yang menjadi lokus kegiatan ini merupakan wilayah yang mendapat dukungan dari Global Fund, khususnya dalam hal perencanaan dan pengendalian keuangan daerah terkait ATM. Ia berharap kegiatan ini dapat menjadi contoh bagi pengendalian penyakit lainnya, dengan dukungan dari sektor kesehatan, Bappeda, dan masyarakat melalui dana kampung atau desa.
Melalui workshop ini, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan berharap dapat menghasilkan rumusan teknis yang aplikatif, dokumen perencanaan yang terarah, serta memperkuat komitmen bersama dalam upaya pencegahan dan pengendalian AIDS, TBC, dan Malaria. Kegiatan ini juga diharapkan menjadi momentum strategis untuk mempercepat eliminasi ketiga penyakit tersebut pada tahun 2030, sekaligus menjadi contoh integrasi program kesehatan dalam perencanaan pembangunan daerah yang lebih luas.
Sekda menutup sambutannya dengan harapan agar seluruh peserta mengikuti kegiatan ini dengan disiplin dan fokus dari awal hingga akhir, demi tercapainya tujuan bersama dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Papua Pegunungan.
Penulis : Kaleb Lau
Editor : Tim Redaksi
Sumber Berita: Pemprov Papua Pegunungan
