Wamena, 6 Oktober 2025 — Dalam rangka masa reses sidang pertama tahun 2025–2026, Komisi X DPR RI melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Papua Pegunungan. Salah satu lokasi yang menjadi fokus kunjungan adalah SD Inpres Napua dan Lapangan Pendidikan Wamena, di mana rombongan juga berdialog langsung dengan pemerintah daerah serta sejumlah perguruan tinggi setempat.
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyampaikan tekad kuat untuk mempercepat pembangunan pendidikan di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), khususnya di wilayah yang tergolong marginal seperti Papua Pegunungan.
Kegiatan ini menjadi sarana penting bagi Komisi X untuk menggali aspirasi masyarakat dan melihat langsung kondisi pendidikan di lapangan. Dalam sambutannya, Hetifah mengungkapkan bahwa Komisi X tengah menjalankan sejumlah Panitia Kerja (Panja), termasuk Panja Pendidikan di Daerah 3D dan Marginal yang sangat relevan dengan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Papua Pegunungan.
“Kami telah memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat dan para pemangku kepentingan agar segera mempercepat pembangunan fasilitas pendidikan di wilayah 3D. Apa yang kami saksikan di Papua Pegunungan menunjukkan bahwa ini bukan sekadar rencana, melainkan kebutuhan yang sangat mendesak,” ujar Hetifah.
Ia juga menyoroti berbagai tantangan yang masih menghambat kemajuan pendidikan di daerah tersebut, seperti kekurangan tenaga pengajar, belum lengkapnya data siswa dalam sistem Dapodik, serta belum maksimalnya penyaluran bantuan pendidikan seperti Program Indonesia Pintar (PIP).
“Kami mendengar langsung dari kepala sekolah bahwa banyak anak belum tercatat di Dapodik, sehingga mereka tidak bisa menerima bantuan. Ini sangat memprihatinkan. Anak-anak di sini membutuhkan perhatian yang lebih serius dari negara,” tambahnya.
Salah satu momen paling menyentuh dalam kunjungan tersebut terjadi ketika seorang siswa kelas 6 SD menyampaikan dengan penuh semangat bahwa hak untuk memperoleh pendidikan dan menjadi pemimpin bukan hanya milik anak-anak di kota besar, tetapi juga milik mereka yang tinggal di daerah pegunungan.
“Pernyataan anak itu sangat kuat. Ia mengatakan, ‘Karena itu adalah hak semua orang.’ Kalimat ini menunjukkan bahwa semangat dan kecerdasan anak-anak Papua Pegunungan tidak boleh diremehkan,” tutur Hetifah dengan penuh haru.
Komisi X berharap kunjungan ini dapat menjadi dasar dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran. Data dan informasi yang dikumpulkan akan digunakan untuk menyusun rekomendasi kepada kementerian dan lembaga mitra kerja, khususnya yang bergerak di bidang pendidikan, kepemudaan, olahraga, riset, dan literasi.
“Kami tidak ingin kembali dari Papua tanpa membawa komitmen nyata. Kami ingin memastikan bahwa kebijakan yang kami dorong benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat Papua Pegunungan,” tegas Hetifah.
Ia juga menyampaikan harapan agar ke depan, Gubernur Papua Pegunungan dan jajaran pemerintah daerah dapat hadir langsung di DPR RI untuk menyampaikan aspirasi melalui forum resmi seperti Rapat Dengar Pendapat
Penulis : Kaleb Lau
Editor : Tim Redaksi
Sumber Berita: Pemprov Papua Pegunungan
