WAMENA, 26 November 2025 — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua Pegunungan secara resmi membuka Rapat Paripurna dalam rangka penetapan Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Reperdasi) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 serta pembahasan sejumlah Reperdasi Non-APBD Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Grand Baliem, Wamena, dan dihadiri oleh unsur pimpinan DPR, perwakilan Pemerintah Daerah, serta para pemangku kepentingan lainnya.
Ketua DPR Papua Pegunungan, Yos Elopre, S.IP., M.Sos., dalam sambutannya menyampaikan bahwa rapat paripurna ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas konstitusional DPR dalam membahas dan menyetujui kebijakan anggaran serta produk hukum daerah. Ia menjelaskan bahwa agenda utama rapat mencakup dua hal, yakni pembahasan Raperdasi APBD Tahun Anggaran 2026 dan Reperdasi Non-APBD Tahun 2025.
“Rapat ini membahas Raperdasi tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan sepuluh Raperdasi Non-APBD, antara lain tentang peningkatan gizi masyarakat, perlindungan lingkungan hidup, insentif investasi, pelestarian budaya, lambang daerah, struktur perangkat daerah, pajak dan retribusi, RPJMD 2025, RPJPD 2025–2045, serta kedudukan protokoler dan penyelenggaraan pendidikan,” ujar Yos.
Ia menegaskan bahwa sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD paling lambat 60 hari sebelum satu bulan tahun anggaran berakhir. “Rancangan Perda APBD harus disetujui bersama antara Gubernur dan DPR Papua Pegunungan paling lambat 30 November 2025. Untuk itu, saya menghimbau kepada fraksi-fraksi, badan anggaran, dan komisi-komisi dewan agar bekerja keras mencermati Raperda ini secara optimal,” tegasnya.
Yos juga memaparkan struktur APBD 2026 yang dirancang dengan total pendapatan daerah sebesar lebih dari Rp1,2 triliun. Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp169,8 miliar, lain-lain pendapatan sah sebesar Rp2,5 miliar, dan pendapatan transfer sebesar Rp1,04 triliun. Sementara itu, belanja daerah juga direncanakan sebesar Rp1,2 triliun lebih, dengan alokasi belanja operasi sebesar Rp1,02 triliun, belanja modal Rp99,3 miliar, belanja tidak terduga Rp20 miliar, dan belanja transfer Rp69,6 miliar. Asumsi pembiayaan ditetapkan sebesar nol rupiah.
Terkait Reperdasi Non-APBD Tahun 2025, Yos menjelaskan bahwa seluruh rancangan telah difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri sesuai Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 yang telah diperbarui dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2019. “Reperdasi tentang APBD, RPJMD, dan RPJPD akan dievaluasi oleh Kemendagri setelah mendapat persetujuan bersama. Rancangan awal RPJMD dan RPJPD juga wajib dikonsultasikan kepada Dirjen Bina Pembangunan Daerah,” jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Papua Pegunungan dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Penjabat Sekretaris Daerah, Drs. Wasuok Demianus Siep, menekankan pentingnya proses pembahasan dan penetapan APBD sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusional.
“Pembahasan dan penetapan APBD merupakan salah satu proses konstitusional yang harus kita jalankan dengan penuh tanggung jawab. Dokumen APBD bukan hanya deretan angka, tetapi mencerminkan komitmen kolektif kita sebagai pemerintah dan wakil rakyat untuk menghadirkan perubahan nyata di Provinsi Papua Pegunungan,” ujar Gubernur dalam sambutannya.
Ia menambahkan bahwa dengan kondisi daerah yang masih membutuhkan percepatan pembangunan di berbagai sektor, penyusunan APBD harus mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat di delapan kabupaten. “Saya menyampaikan apresiasi mendalam kepada pimpinan dan anggota DPR Papua Pegunungan yang telah bekerja keras sejak awal tahapan pembahasan. Harmonisasi antara eksekutif dan legislatif menjadi kekuatan utama dalam memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang direncanakan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat kita,” lanjutnya.
Gubernur juga menyampaikan lima prioritas strategis pembangunan tahun 2026, yaitu penguatan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial; pembangunan infrastruktur dasar yang merata; pemberdayaan ekonomi lokal; penguatan tata kelola pemerintahan; serta pembangunan sumber daya manusia Papua Pegunungan melalui pelatihan vokasi dan dukungan bagi generasi muda.
“Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan berkomitmen untuk menjalankan setiap program yang ditetapkan dalam APBD secara transparan, tepat sasaran, dan akuntabel. Pengawasan dari DPR, tokoh masyarakat, serta seluruh komponen masyarakat sangat kami harapkan agar pembangunan dapat berjalan dengan baik dan memberikan hasil nyata,” tegasnya.
Menutup sambutannya, Gubernur mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan dan sinergi. “Kita adalah keluarga besar Papua Pegunungan. Hanya dengan kerja sama, hati yang tulus, dan tekad yang kuat, kita dapat mewujudkan provinsi yang maju, aman, dan sejahtera bagi seluruh masyarakat,” pungkasnya.
Rapat Paripurna ini menjadi tonggak awal dari proses legislasi penting yang akan menentukan arah pembangunan Papua Pegunungan ke depan. Dengan semangat kolaborasi antara eksekutif dan legislatif, diharapkan seluruh agenda yang dibahas dapat menghasilkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat dan mendorong kemajuan daerah secara berkelanjutan.
Penulis : Gin
Editor : Tim Redaksi
Sumber Berita: Pemprov Papua Pegunungan
