Forum Pegawai Honorer Non ASN Papua Pegunungan Tuntut Penjelasan Pemecatan

- Penulis

Rabu, 22 Januari 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

WAMENA – Ratusan pegawai honorer yang tergabung dalam Forum Non ASN Provinsi Papua Pegunungan menolak sikap beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan yang telah memberhentikan tenaga honorer pada tahun 2025. Mereka mengunjungi Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan untuk beraudiensi dengan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) dan Kepala BKD Sutrisno Richi Prayitno dan Asisten 2 Pemprov Papua Pegunungan Lukas Kossay pada senin (21/01/2025).

 

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Pegunungan, Dr. Wasuok Demianus Siep, menjelaskan bahwa keputusan tersebut bukanlah pemecatan, melainkan kebijakan pengurangan tenaga honorer berdasarkan kemampuan anggaran masing-masing OPD.

“Jika OPD memiliki kemampuan anggaran yang cukup, mereka dapat mengangkat honorer sesuai dengan kebutuhan, namun dengan batasan tertentu. Jika anggaran tidak mencukupi, maka jumlah honorer harus dikurangi,” jelasnya.

Pertemuan ini ditunda karena kepala OPD dari ULP dan PU belum hadir. “Kedua OPD ini yang mengangkat honorer, sehingga kami membutuhkan penjelasan dari mereka. Jika mereka tidak hadir, kami belum tahu alasan mereka,” ungkap Wasuok.

Sekretaris Forum Non ASN, Selianus Lokobal, menjelaskan bahwa mereka datang ke kantor gubernur untuk menyampaikan aspirasi terkait nasib mereka sebagai tenaga honorer.

“Saat ini, ada sekitar 100 orang dari dua OPD, yaitu Biro Pengadaan Barang dan Jasa (25 orang) dan PU (75 orang) yang diberhentikan pada tahun 2025 ini. Kami telah menyampaikan aspirasi kepada pimpinan agar teman-teman yang diberhentikan dapat dilanjutkan kembali. Setelah diberhentikan, tidak ada jaminan yang jelas, sehingga kami berharap pimpinan dapat melihat nasib kami,” ujar Selianus.

Selianus menekankan pentingnya kelanjutan pekerjaan bagi tenaga honorer ini agar mereka bisa bekerja seperti biasa.

“Kami berharap agar jumlah honorer yang ada dapat dilanjutkan, sehingga kami bisa kembali bekerja seperti biasa,” tutupnya.

Facebook Comments Box

Penulis : Kaleb

Editor : Buendi

Sumber Berita: Pemprov Papua Pegunungan

Berita Terkait

Ny. Ami Yikwa Yahuli Resmi Dilantik sebagai Ketua TP-PKK Kabupaten Yahukimo, Fokus pada Posyandu, UMKM, dan Pendidikan Karakter Remaja
DPRK Jayawijaya Pastikan Situasi Distrik Walaik Aman, Imbau Warga Beraktivitas Normal
Komisi C DPRK Jayawijaya Gelar Hearing dengan Dinas Pendidikan dan Kesehatan, Dorong Perbaikan Layanan Publik
Pj Bupati Yopi Murib dan Ketua DPRK Tatap Muka Bersama Mahasiswa Puncak Jaya di Nabire, Ini Aspirasi Mereka
Temui Pengungsi Nduga di Wamena, Pemerintah Salurkan Bantuan dan Juga Dengarkan Aspirasi
Ketua TP-PKK Kabupaten Nduga Resmi Dilantik, Siap Jalankan Program Pemberdayaan Masyarakat
Ny. Elisabet Flassy Resmi Dilantik sebagai Ketua TP-PKK Kabupaten Tolikara, Siap Wujudkan Program Kesejahteraan Masyarakat
Ketua TP-PKK Provinsi Papua Pegunungan Lantik 8 Ketua TP-PKK Kabupaten, Tegaskan Komitmen untuk Kesejahteraan Masyarakat
Forum Pegawai Honorer Non ASN Papua Pegunungan Tuntut Penjelasan Pemecatan

Berita Terkait

Jumat, 23 Mei 2025 - 08:29 WIT

Ny. Ami Yikwa Yahuli Resmi Dilantik sebagai Ketua TP-PKK Kabupaten Yahukimo, Fokus pada Posyandu, UMKM, dan Pendidikan Karakter Remaja

Kamis, 22 Mei 2025 - 23:57 WIT

DPRK Jayawijaya Pastikan Situasi Distrik Walaik Aman, Imbau Warga Beraktivitas Normal

Kamis, 22 Mei 2025 - 23:52 WIT

Komisi C DPRK Jayawijaya Gelar Hearing dengan Dinas Pendidikan dan Kesehatan, Dorong Perbaikan Layanan Publik

Kamis, 22 Mei 2025 - 22:51 WIT

Pj Bupati Yopi Murib dan Ketua DPRK Tatap Muka Bersama Mahasiswa Puncak Jaya di Nabire, Ini Aspirasi Mereka

Kamis, 22 Mei 2025 - 22:40 WIT

Temui Pengungsi Nduga di Wamena, Pemerintah Salurkan Bantuan dan Juga Dengarkan Aspirasi

Berita Terbaru