JAYAPURA – Dorong peningkatan pendapatan daerah serta meningkatkan perekonomian masyarakat pemerintah provinsi Papua bahak merelokasi pelabuhan peti kemas di Pelabuhan Depapre termasuk membangun dermaga perikanan.
Hal itu diungkapkan Gubernur Papua Matius D Fakhiri saat meninjau Pelabuhan Depapre, Kabupaten Jayapura, Senin (1/12) siang.
Gubernur Fakhiri menyebutkan di tahun 2026 bongkar muat peti kemas tidak lagi di pelabuhan laut Kota Jayapura melainkan di Depapre Kabupaten Jayapura.
“Tahun depan pastinya kegiatan bongkar muat sudah di sini (pelabuhan Depapre red) l, apalagi lokasi ini cukup besar,” jelasnya.
Kata Gubernur Fakhiri, Depapre menjadi lokasi strategis untuk bongkar muat peti kemas selain mengingatkan PAD, relokasi ini juga mengatasi kerisihan masyarakat yang mengeluh soal kendaraan kontainer yang kerap membuat kemacetan di kota Jayapura.
“Bongkar muat di Jayapura juga cukup mengganggu kenyamanan berlalulintas dan itu yang sering dikeluhkan pengguna jalan,” ucap Gubernur Fakhiri.
Yang menjadi tugas saat ini, menurut Gubernur Fakhiri, yakni fasilitas penunjang dan akses jalan khusus bagi kendaraan kontainer.
“Untuk jalan saya sudah sampaikan untuk dinas PU melihat hal itu termasuk fasilitas penunjang dari dinas perhubungan,” jelasnya.
Perihal perikanan, kata Gubernur Fakhiri di Distrik Depapre menjadi tempat strategis dibangunnya dermaga perikanan, yang bertujuan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat termasuk daerah.
Namun yang menjadi catatan penting yakni kembali lagi ke masyarakat setempat perihal lokasi agar tidak terjadi aksi-aksi palang memalang.
“Pembangunan ini selain meningkatkan pendapatan daerah, masyarakat juga akan merasakan langsung dampaknya, kami akan bangun dan rancang buat tahun depan,” pungkasnya.
Sementara itu Kadis PU Provinsi Papua Robert Awi menjelaskan jalan khusus aktivitas bongkar muat bakal diselesaikan.
“Dulu sudah ada jalan khusus kontainer, namun tidak dilanjutkan. Sekarang kami akan lanjutkan sesuai petunjuk dari pak Gubernur,” jelasnya.
Dirinya juga menyebutkan, untuk saat ini pihaknya akan mendesain dan merancang jalan tersebut, termasuk berkomunikasi dengan pemilik hak ulayat agar tidak menjadi persoalan dikemudian hari. (*)
Penulis : Gin
Editor : Tim Redaksi
Sumber Berita: Pemprov Papua
