WAMENA-Tidak menentunya harga barang-barang terutama kebutuhan pokok di Provinsi Papua Pegunungan sering kali berdampak merugikan Masyarakat Provinsi Papua Pegunungan. Saat ini Provinsi Papua Pegunungan memiliki tingkat inflasi sebesar 5,09% secara nasional dengan andil pengendali inflasi terbesar adalah kelompok makanan seperti beras dan cabai dan ini inflasi tertinggi secara nasional.
Masyarakat di Papua Pegunungan mengalami kerugian yang serius akibat tingginya harga kebutuhan pokok. Kondisi ini diperburuk oleh tantangan geografis dan infrastruktur yang membuat biaya logistik sangat mahal.
Kerugian yang dialami Masyarakat seperti Penurunan daya beli dan kerawanan pangan, Akses pangan terbatas, Ketergantungan pada pasokan dari luar wilayah membuat masyarakat tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, Gagal panen Bencana alam seperti embun beku seringkali merusak tanaman pangan dan menyebabkan krisis pangan, seperti yang terjadi di Lanny Jaya dan daerah kabupaten lainya yang pernah mengalami krisis pangan.
“Akibat dari banjir bandang maka sayur-mayur, cabai, tomat itu rusak, akar busuk sehingga masyarakat tidak bisa panen. Akhirnya, harga sayur-mayur dipasaran tinggi,” Ungkap Gubernur Papua Pegunungan John Tabo pada 6 Agustus 2025 lalu.
Selain itu inflasi juga berdampak lain kepada Masyarakat seperti Beban ekonomi dan kemiskinan seperti Biaya hidup melonjak, Harga bahan makanan bisa berkali-kali lipat lebih mahal dibandingkan dengan daerah lain, misalnya harga beras mencapai ratusan ribu rupiah.
Inflasi juga membuta angka kemiskinan tinggi, BPS Papua menyatakan bahwa Papua memiliki angka kemiskinan penduduk tertinggi di Indonesia karena minimnya infrastruktur dan kesejahteraan.
Garis kemiskinan tertinggi Papua Pegunungan mencatat garis kemiskinan tertinggi di Indonesia, mencapai lebih dari 1 juta pada Juli 2025.
Sedangkan inflasi juga berdampak kesehatan dan social seperti gizi buruk yakni tingginya harga pangan menyebabkan masyarakat tidak mampu membeli makanan bergizi, yang dapat berdampak pada kesehatan dan nutrisi.
Ketidakmampuan membeli kebutuhan dasar menciptakan kesenjangan antara penduduk dengan tingkat ekonomi berbeda membuat adanya kesenjangan sosial. Bencana kelaparan berulang di beberapa distrik menyebabkan korban meninggal, seperti yang pernah terjadi di Yahukimo dan ini tentu terkait dengan juga tingginya inflasi dadaerah Papua Pegunungan.
Faktor penyebab harga tinggi yakni biaya logistik mahal dimana sulitnya medan dan akses terbatas memaksa penggunaan transportasi udara, yang sangat mahal. Kurangnya jalan yang memadai untuk transportasi darat, meskipun ada pembangunan Jalan Trans Papua, masih menjadi kendala.
Solusi yang dilakukan Pemerintah daerah Papua Pegunungan dan pusat telah berupaya mengatasi masalah Inflasi ini dengan beberapa cara seperti Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memberikan subsidi kepada perusahaan penerbangan logistik untuk menekan biaya angkut.
Upaya perbaikan sistem logistik dan ekonomi lokal terus dilakukan untuk menstabilkan harga. Selain itu Bank Indonesia dan pemerintah daerah berupaya mengoptimalkan komoditas lokal agar tidak terlalu bergantung pada pasokan luar.
Pembangunan infrastruktur seperti Jalan Trans Papua terus diupayakan untuk meningkatkan aksesibilitas.
Stabilisasi dan pengendalian harga di Papua Pegunungan dilakukan oleh pemerintah daerah dan instansi terkait melalui koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan sinergi dengan Bank Indonesia. Strategi utamanya meliputi menjaga ketersediaan komoditas pangan, seperti melalui operasi pasar murah, serta pengendalian produksi melalui prediksi dan pengaturan waktu tanam. Selain itu, ditetapkan batasan harga jual dan dikembangkan program kampung peduli inflasi untuk menstabilkan harga barang, terutama menjelang hari raya keagamaan.
Strategi stabilisasi dan pengendalian harga dengan Operasi pasar dan gerakan pangan murah. Menggelar operasi pasar murah secara rutin dan terjadwal untuk menekan kenaikan harga pangan yang melonjak, terutama saat mendekati hari-hari besar keagamaan seperti Natal dan Tahun Baru.
Selain itu tentu Pengendalian pasokan dan distribusi juga tidak kalah penting yakni menjaga ketersediaan komoditas pangan dengan memperhatikan rantai pasok dan melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait, termasuk distributor dan pedagang pengecer.
Pengendalian produksi juga harus dilakukan dan ini tentu harus melibatkan Masyarakat secara langsung dan juga dinas terkait bagamana memaksimalkan pertanian yang dimiliki Masyarakat dapat diproduksi dengan rutin dan tepat waktu.
Menentukan batasan harga jual komoditas tertentu agar tidak ada pedagang yang seenaknya menaikkan harga juga sangat penting agar bagaimana pengusaha tidak seenaknya menaikkan harga dan mengambil keuntungan untuk kepentingan pribadi.
Kerja sama dengan semua pihak harus terus dilakukan karena mengendalian inflasi tidak hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah dan Bank Indonesia saja namun bila dilakukan dengan komitmen dan disiplin serta kerja keras bukan tidak mungkin Papua Pegunungan akan keluar dari angka Inflasi tertinggi di Indonesia.
Jika terjadi kelangkaan komoditas, TPID melalui Bulog akan berupaya mencari pasokan dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat
Kedepan pemerintah dan semua pihak juga dapat membentuk program-program inovatif seperti “kampung peduli inflasi” untuk menjaga stabilitas harga di tingkat desa.
“Ini menjadi perhatian khusus. Saya minta untuk pemerintah daerah setempat dapat mencari faktor-faktor apa saja yang menyebabkan angka inflasi di sana bisa tinggi,” Ungkap Wamendagri Ribka Halak beberapa waktu lalu
Sebagai langkah konkret, Ribka akan memanggil Pemprov Papua Pegunungan, Pemkab Jayawijaya, serta pihak-pihak terkait lainnya untuk membahas langkah strategis dalam mengendalikan inflasi di wilayah tersebut.
“Akan kita panggil untuk melaporkan apa yang terjadi dan kemudian bersama-sama kita mencari solusi dalam menekan angka inflasi agar dapat turun,” tandasnya
Mengatasi atau menurunkan angka inflasi tentu harus menyelasaikan terdahulu apa penyebab inflasi tersebut, Penyebab utama tingginya inflasi di Papua Pegunungan adalah:
• Ketergantungan pada pasokan dari luar daerah, terutama kebutuhan pokok.
Peemerintah daerah dan tim TPID harus membuat Solusi bagaimana kebutuhan pokok seperti pertanian telah mampu di produksi sendiri seperti pertanian padi, ubi-ubian dan sayuran dapat diproduksi secara berkala.
• Infrastruktur distribusi yang belum memadai, yang mengakibatkan mahalnya biaya logistik, terutama transportasi udara.
Pembukaan jalan trans Papua yang menhubungkan dari Jayapura menuju Kabupaten Jayawijaya dan daerah lainnya di Papua Pegunungan harus di percepat sehingga harga barang pokok dapat ditekan. Jangka pendeknya dapat memberikan potongan harga atau subsidi harga tranportasi barang melalui pesawat.
• Pergerakan harga komoditas pangan seperti beras, tomat, dan komoditas lainnya.
Memastikan ketersediaan beras, tomat dan cabai serta komuditas lainnya yang menyebabkan inflasi hargas dipastikan ketersediaannya dan pemerintah setempat harus rutin melihat ketersediaan dipasar sehingga begitu ketersediaan minim maka dapat diambil langkah-langkah untuk memenuhinya dari daerah lainnya.
Penulis : Ahmad Buendi Ginting
Editor : Tim Redaksi
Sumber Berita: Artikel
