WAMENA – Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP), Theo Hesegem, menyampaikan rasa duka cita atas pembunuhan terhadap 11 warga sipil non-Papua, pendulang emas di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, yang terjadi pada 6–8 April 2025. Theo berharap arwah para korban diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, dan keluarga yang ditinggalkan mendapat penghiburan dari surga yang abadi.
Theo, yang aktif dalam dunia Hak Asasi Manusia (HAM), mengungkapkan kesedihan dan penyesalannya atas pembantaian tersebut, yang diduga dilakukan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).
“Pembantaian ini diduga kuat dilakukan karena korban dianggap sebagai anggota intelijen TNI/Polri atau mata-mata. Namun, jika memang benar mereka adalah intelijen, TPNPB harus membuktikannya dengan alat bukti yang sah, seperti kartu anggota TNI/Polri atau senjata yang ditemukan Theo,”kata Theo.
Theo menegaskan pentingnya pembuktian alat bukti untuk membangun kepercayaan publik, baik secara lokal, nasional, maupun internasional. Ia mengingatkan bahwa tanpa bukti yang sah, dugaan tersebut tidak dapat dibenarkan, dan korban mungkin hanyalah warga sipil biasa yang menjadi sasaran kekerasan.
“YKKMP selalu memperjuangkan hak hidup semua orang, tanpa membenci atau mengancam pihak yang berkonflik. Kami percaya bahwa setiap manusia adalah ciptaan Tuhan yang mulia dan berhak hidup bebas dari ancaman,”tambahnya.
Theo juga menyoroti situasi keamanan di Papua yang semakin tidakulang emas, pengusaha, dan pekerja lainnya di daerah konflik segera dipulangkan ke kota demi keselamatan mereka.
“Nyawa manusia adalah hal yang paling berharga. Kita harus mencari solusi agar konflik bersenjata hanya melibatkan pihak yang bertikai, yaitu TNI/Polri dan TPNPB,” tegasnya.
Theo mengingatkan bahwa pembantaian terhadap pendulang emas di Kabupaten Yahukimo bukanlah yang pertama. Kasus serupa pernah terjadi pada tahun 2019, namun hingga kini pemerintah daerah belum memberikan bantuan atau santunan kepada keluarga korban.
Menurut Theo, masyarakat sipil di Papua terus menjadi korban kekerasan, meskipun mereka bukan pihak yang terlibat langsung dalam konflik bersenjata. Ia menilai bahwa perang bersenjata tidak akan menyelesaikan masalah di Papua, kecuali kedua belah pihak bersedia berdialog untuk mencari solusi damai.
“Saya berharap Presiden Prabowo Subianto segera mengambil langkah serius untuk menyelesaikan konflik bersenjata di Papua melalui Kementerian Hukum dan HAM. Penanganan masalah ini harus dilakukan demi kepentingan kemanusiaan, tanpa memprioritaskan kepentingan lain,” pungkasnya.
Rekomendasi:
1. Presiden Republik Indonesia diharapkan segera menangani penyelesaian konflik bersenjata di Papua.
2. Presiden diminta menarik pasukan non-organik dari Papua dan menghentikan mobilisasi pasukan baru.
3. YKKMP mengusulkan agar guru, petugas kesehatan, dan pengusaha di daerah konflik segera dipulangkan ke kota.
4. Presiden diharapkan membuka dialog dengan tokoh-tokoh politik di Papua untuk mencari solusi damai
Penulis : Gin
Editor : Buendi
