Wamena, 26 November 2025 — Demi menyelamatkan nyawa warganya, Ketua Komisi Satu DPR Papua Pegunungan, Sebulon Meik, rela menjadi jaminan pribadi bagi pasien asal Kabupaten Yalimo yang membutuhkan perawatan di RSUD Wamena, Kabupaten Jayawijaya.
Langkah ini terpaksa diambil karena hingga kini Pemerintah Kabupaten Yalimo belum menjalin kerja sama resmi dengan RSUD Wamena. Akibatnya, pasien asal Yalimo yang datang berobat ke rumah sakit rujukan utama di ibu kota provinsi Papua Pegunungan itu kerap terkendala biaya, meskipun telah memiliki KTP dan BPJS.
“Setiap pasien dari Yalimo harus membuat surat pernyataan dan bahkan menjadikan seragam saya sebagai jaminan agar bisa dilayani dan dioperasi,” ungkap Sebulon Meik kepada wartawan di Wamena.
Salah satu kasus yang menyentuh hati adalah seorang anak kecil korban tembakan senapan angin. Karena tidak adanya kerja sama antara Pemkab Yalimo dan RSUD Wamena, sang anak harus dirawat di rumah sakit swasta dengan biaya mencapai Rp10 juta. Dalam kondisi darurat itu, Sebulon Meik turun tangan langsung, menjadi penjamin dan berjanji akan membayar biaya operasi.
“Ini bukan pertama kali. Kami dari DPR Papua Pegunungan asal Yalimo sering harus menggunakan dana pribadi untuk membantu warga yang sakit,” tambahnya.
Menurut Meik, sebagian besar warga Yalimo berdomisili di Wamena atau datang dari kampung untuk berobat. Namun, karena Pemkab Yalimo hanya mengalokasikan anggaran untuk RSUD ERDABI di Elelim, banyak pasien kesulitan mendapatkan layanan kesehatan yang memadai, terutama dalam kasus darurat yang memerlukan rujukan ke fasilitas yang lebih lengkap.
“RSUD Wamena adalah rumah sakit utama di ibu kota provinsi. Aksesnya lebih mudah, fasilitasnya lebih lengkap, dan menjadi rujukan bagi banyak kabupaten pegunungan seperti Yahukimo, Lanny Jaya, Nduga, Tolikara, dan Mamberamo Tengah,” jelasnya.
Meik mendesak Pemkab Yalimo, khususnya Dinas Kesehatan, untuk segera menjalin nota kesepahaman (MoU) dengan RSUD Wamena. Ia menegaskan bahwa kerja sama ini bukan hanya penting, tapi mendesak, demi menjamin hak dasar masyarakat atas layanan kesehatan yang layak.
“Kalau ini tidak segera dilakukan, masyarakat Yalimo akan terus kewalahan. RSUD Wamena adalah satu-satunya rumah sakit besar di provinsi ini. Jangan biarkan rakyat menderita karena urusan administrasi,” tegasnya.
Dengan suara lantang dan penuh empati, Sebulon Meik menutup pernyataannya dengan harapan besar: “Saya hanya ingin masyarakat Yalimo bisa berobat dengan tenang, tanpa harus menjadikan nyawa sebagai taruhan.”
Penulis : Gin
Editor : Tim Redaksi
