Wamena – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan untuk fokus menjalankan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau quick win yang diluncurkan Presiden RI Prabowo Subianto. Ia menekankan, program tersebut merupakan ikhtiar pemerintah dalam memastikan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, khususnya di Tanah Papua, dapat berjalan dengan baik.
“Kemudian semua program quick win dari Bapak Presiden ini akan kita awasi ketat seperti itu. Kalau sampai gubernur ataupun bupati yang tidak secara serius mengurus daripada program Bapak Presiden selama lima tahun ini yaitu menjadi evaluasi untuk Pak Presiden,” ujar Ribka saat memimpin Rapat Koordinasi Program “Quick Win” di Baliem Pilamo Hotel, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Senin (20/10/2025).
Ribka mendorong agar Pemprov Papua Pegunungan mendukung program dan kebijakan pemerintah pusat. Ia juga menyoroti persoalan swasembada pangan yang masih menjadi tantangan di Papua Pegunungan. Ribka berpesan agar pemerintah daerah (Pemda) setempat berperan aktif dalam mengatasi tantangan tersebut.
Secara khusus, Ribka meminta agar disusun master plan yang komprehensif untuk jangka panjang. Pasalnya, persoalan pangan masih menjadi pemicu kesenjangan harga di wilayah tersebut. Oleh karena itu, penyediaan lahan untuk pertanian perlu menjadi perhatian serius.
“Ini lebih baik buka kebun, buka pertanian, sawah, atau apa. Ini harus dimulai, tidak bisa tidak,” ujarnya.
Ribka menambahkan, potensi alam di Papua Pegunungan memiliki kekayaan yang melimpah. Ia meminta pemerintah setempat memanfaatkan kekayaan tersebut secara optimal. Hal ini sejalan dengan semangat pemerintah yang menekankan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) untuk mewujudkan swasembada pangan.
“Beliau (Presiden) sudah memerintahkan Menteri Pertanian kita harus swasembada pangan. Dan itu berjalan, hari ini persis satu tahun [pemerintahan Presiden Prabowo],” ujarnya.
Selain sektor pangan, Ribka juga mendorong Pemprov Papua Pegunungan untuk menghidupkan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih. Keberadaan Kopdeskel diyakini akan mendorong perputaran uang di daerah sehingga angka kemiskinan dapat ditekan.
“Jadi Pak Presiden mau, ini wajib pemerintah daerah mengurus koperasi desa harus berdiri,” ungkapnya.
Dalam rapat tersebut, Ribka juga mengapresiasi jajaran Pemprov Papua Pegunungan atas capaian realisasi pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 per 10 Oktober 2025. Dalam kurun waktu tersebut, Pemprov Papua Pegunungan berhasil merealisasikan pendapatan sebesar 73,15 persen.
Sementara itu, untuk realisasi belanja, capaiannya sebesar 53,83 persen. Atas upaya tersebut, Ribka menyampaikan apresiasi sembari berharap kinerja ini dapat terus ditingkatkan. Sebagai bentuk penghargaan, Ribka menyerahkan plakat kepada Gubernur Papua Pegunungan.
“Ini apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri ke Pak Gubernur Papua Pegunungan karena berhasil membuat realisasi [belanja] hari ini sudah sesuai standar nasional 53 persen lebih,” tandasnya.
Sebagai informasi, turut hadir dalam rapat tersebut Gubernur Papua Pegunungan John Tabo, Ketua Majelis Rakyat Papua Pegunungan Agus Nikilik Hubi, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan Yos Elopere, jajaran kepala daerah se-Provinsi Papua Pegunungan, serta para pejabat terkait lainnya
Penulis : Kaleb Lau
Editor : Tim Redaksi
Sumber Berita: Pemprov Papua Pegunungan
