Papua Pegunungan Tancap Gas! RAPBD 2026 Diserahkan, 11 Perda Disahkan, Pembangunan Siap Melaju

- Penulis

Selasa, 2 Desember 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, 1 Desember 2025 — Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menunjukkan langkah progresif dalam pengelolaan keuangan daerah. Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Papua Pegunungan, mereka secara resmi menyerahkan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD Tahun Anggaran 2026 kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta.

Penyerahan yang berlangsung di Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri ini menjadi tonggak penting menuju evaluasi dan penetapan APBD 2026. Tak hanya cepat, Papua Pegunungan juga mencatat prestasi: menjadi provinsi tercepat kedua di Papua Raya dan ke-12 dari 38 provinsi se-Indonesia dalam menyerahkan dokumen RAPBD.

“Puji Tuhan, ini buah kerja keras bersama. Kami berharap APBD bisa segera dijalankan awal tahun depan untuk mempercepat pembangunan dan pelayanan publik,” ujar Wasuok Demianus Siep, Penjabat Sekda sekaligus Ketua Tim Pengelola Anggaran Daerah (TPAD).

Sebelumnya, DPR Papua Pegunungan telah menyetujui APBD Induk 2026 senilai Rp1,2 triliun dalam Rapat Paripurna pada 28 November 2025. Ketua DPRP, Yos Elopere, menyampaikan apresiasi atas kelancaran proses pembahasan dan menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang akuntabel dan berpihak pada masyarakat di delapan kabupaten.

Tak hanya itu, DPR juga menetapkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp169,8 miliar, dengan mayoritas berasal dari pajak daerah. Langkah ini menunjukkan komitmen kuat untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Sebagai pelengkap, DPR Papua Pegunungan juga mengesahkan 11 Raperdasi menjadi Peraturan Daerah. Isinya mencakup isu strategis seperti peningkatan gizi masyarakat, pelestarian budaya asli, insentif investasi, hingga RPJMD dan RPJPD yang menjadi peta jalan pembangunan jangka menengah dan panjang.

Dengan langkah cepat dan strategis ini, Papua Pegunungan menegaskan diri sebagai provinsi muda yang serius membangun. Tahun 2026 pun diharapkan menjadi momentum percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di jantung Pegunungan Papua.

Facebook Comments Box

Penulis : Gin

Editor : Tim Redaksi

Sumber Berita: Pemprov Papua Pegunungan

Berita Terkait

Presiden Prabowo Beri Mandat ke Komite Eksekutif Papua untuk Sinkronisasi Pembangunan Papua Terpadu
Sambut Natal 2025, Ketua DPRK Mamberamo Tengah Ajak Warga Tebarkan Damai dan Kasih
DPRK Puncak Jaya Minta Pemda Perketat Pengawasan Harga Pangan Menjelang Nataru
Plt Bupati Nduga Yoas Beon Hadiri Arahan Presiden Prabowo di Istana Negara
Natal Gabungan Pemda Puncak Jaya, Wabup Mus Kogoya Tegaskan Makna Damai Natal
Patroli dan Respons Cepat Dalmas Regu 3 Jayawijaya Ciptakan Kamtibmas Kondusif, Tangani Konflik Suku di Wamena
KMP3R Papua Tolak PAW Anggota DPRK Waropen, Nikson Yenusi
Gereja GKI Solafide Bokondini Diresmikan, Bupati Tolikara Bantu Dana 200 Juta
Papua Pegunungan Masuk 12 Besar Nasional dalam Penyerahan RAPBD

Berita Terkait

Rabu, 17 Desember 2025 - 20:51 WIT

Presiden Prabowo Beri Mandat ke Komite Eksekutif Papua untuk Sinkronisasi Pembangunan Papua Terpadu

Rabu, 17 Desember 2025 - 20:35 WIT

Sambut Natal 2025, Ketua DPRK Mamberamo Tengah Ajak Warga Tebarkan Damai dan Kasih

Rabu, 17 Desember 2025 - 18:22 WIT

DPRK Puncak Jaya Minta Pemda Perketat Pengawasan Harga Pangan Menjelang Nataru

Rabu, 17 Desember 2025 - 11:57 WIT

Plt Bupati Nduga Yoas Beon Hadiri Arahan Presiden Prabowo di Istana Negara

Rabu, 17 Desember 2025 - 10:26 WIT

Natal Gabungan Pemda Puncak Jaya, Wabup Mus Kogoya Tegaskan Makna Damai Natal

Berita Terbaru