Jakarta, 22 September 2025 — Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Papua Pegunungan, Ny. Yuliana K. Pahabol, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Posyandu Tahun 2025 yang berlangsung di Hotel Mercure Convention Ancol, Jakarta. Kegiatan yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri bersama Tim Pembina Pusat Posyandu ini diikuti oleh seluruh Ketua TP Posyandu dari berbagai provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia, serta perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Rakornas tahun ini mengusung tema “Penguatan Terintegrasi Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat.” Tema tersebut menyoroti peran strategis Posyandu sebagai garda terdepan dalam pelayanan dasar masyarakat, yang mencakup enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM): kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, sosial, serta ketertiban dan perlindungan masyarakat. Forum ini menjadi ruang diskusi penting untuk memperkuat peran Posyandu dalam menjamin akses layanan yang inklusif dan berkualitas.
Dalam wawancara usai kegiatan, Ny. Yuliana menyampaikan bahwa kehadirannya merupakan bentuk nyata komitmen Provinsi Papua Pegunungan dalam mendukung program nasional. “Provinsi Papua Pegunungan merupakan provinsi baru, namun kami bersyukur karena bisa ikut berkontribusi dalam pelayanan Posyandu. Kehadiran kami hari ini dalam rapat koordinasi nasional Posyandu merupakan bentuk komitmen kami dalam mendukung program Bapak Presiden Prabowo,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan langsung di lapangan. “Kegiatan Posyandu ini tidak bisa hanya diam. Kita harus turun ke lapangan, melayani seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Papua Pegunungan, dari delapan kabupaten sampai ke desa-desa. Presiden Prabowo sendiri menegaskan bahwa Posyandu harus hadir di setiap provinsi, kabupaten, kota, bahkan desa,” tuturnya dengan penuh semangat.
Yuliana turut menyampaikan apresiasi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan dan seluruh OPD yang telah mendukung kegiatan Posyandu di wilayahnya. Ia berharap ke depan akan terjalin kolaborasi yang lebih erat antara OPD terkait seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Bappeda, Dinas PU, serta Dinas Keuangan, demi memperkuat ekosistem Posyandu di Papua Pegunungan. “Saya harap pemerintah provinsi dapat mendukung program ini agar bisa berjalan dengan baik sesuai harapan,” tambahnya.
Rakornas Posyandu 2025 menjadi momentum penting untuk menyelaraskan arah kebijakan, memperkuat sinergi lintas sektor, dan mendorong transformasi Posyandu menjadi Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP). Forum ini juga membahas digitalisasi data kesehatan masyarakat, peningkatan kapasitas kader, serta strategi kolaboratif untuk menciptakan generasi Indonesia yang sehat dan berkualitas.
Dengan kehadiran para pemangku kepentingan dari berbagai daerah, termasuk Ketua TP Posyandu Bengkalis, diharapkan hasil Rakornas ini dapat segera diterapkan di tingkat lokal. Tujuannya tak lain adalah mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, dan sejahtera, sejalan dengan visi besar Indonesia Emas 2045.
