Jayapura, 4 Agustus 2025 – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Dr. Ribka Haluk, S.Sos., M.M., secara resmi melepas logistik Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi, di Ex Terminal Entrop, Kota Jayapura, Senin (4/8/2025).
Turut hadir dalam acara tersebut Pj Gubernur Papua Agus Fatoni, Anggota KPU RI Koordinator Wilayah Papua Iffa Rosita, Ketua KPU Papua Diana Dorthe Simbiak, Wali Kota Jayapura Abisai Rollo, serta jajaran Forkopimda Provinsi Papua. Kehadiran para pemangku kepentingan ini mencerminkan semangat kolaboratif yang kuat untuk menyukseskan proses PSU secara damai dan demokratis.
Dalam sambutannya, Wamendagri menegaskan bahwa pelaksanaan PSU ini merupakan bagian dari mekanisme konstitusional yang harus dijalankan dengan penuh integritas, tanggung jawab, dan komitmen bersama.
“Putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan pelaksanaan PSU adalah amanah konstitusi yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan komitmen bersama demi menjaga kualitas demokrasi dan kedaulatan rakyat,” ujar Ribka Haluk.
Ia menambahkan bahwa pelaksanaan PSU di Papua, khususnya di Kota Jayapura, memiliki arti strategis sebagai barometer demokrasi di wilayah timur Indonesia. Keberhasilan pelaksanaan PSU di Papua akan menjadi simbol kematangan dan kedewasaan berdemokrasi di Tanah Papua.
“Mari kita jaga proses ini dengan sebaik-baiknya. Dengan semangat gotong royong, koordinasi lintas sektor, serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, kita dapat menjadikan PSU ini bukan sekadar pengulangan, tetapi sebuah pembuktian bahwa Papua mampu menjadi teladan dalam menjaga martabat demokrasi,” tegasnya.
Wamendagri juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat aktif dalam mempersiapkan dan mendukung pelaksanaan PSU, mulai dari KPU, Bawaslu, pemerintah daerah, TNI, Polri, hingga masyarakat.
“Kami percaya bahwa semangat kolaborasi ini akan menjadi kunci keberhasilan, bukan hanya untuk memastikan logistik tiba di tempat tujuan dengan aman, tetapi juga dalam mewujudkan PSU yang damai, jujur, dan demokratis,” kata Ribka
Secara khusus, ia juga memberikan pesan moral kepada KPU dan Bawaslu agar melaksanakan tugas dengan integritas tinggi, profesionalisme, dan keberanian moral. Ia mengingatkan agar tidak ada ruang untuk kesalahan, pelanggaran, manipulasi, atau intimidasi dalam pelaksanaan PSU.
Kepada TNI dan Polri, Wamendagri mengucapkan terima kasih atas dedikasi dalam menjaga keamanan selama proses PSU berlangsung. Ia juga menekankan pentingnya netralitas ASN, yang menurutnya merupakan fondasi utama kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu.
“Pastikan seluruh jajaran ASN menjaga netralitas secara mutlak dalam setiap tahapan Pemungutan Suara Ulang,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wamendagri juga mengajak seluruh masyarakat Papua, khususnya di Kota Jayapura, untuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilih dengan bijak. Ia menyerukan agar masyarakat menunjukkan kecintaan terhadap demokrasi dan kedaulatan rakyat dengan cara yang damai dan bermartabat.
“Mari kita datang ke TPS, gunakan hak pilih dengan bijak, dan tunjukkan bahwa masyarakat Provinsi Papua adalah masyarakat yang cerdas, cinta damai, dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat,” ujarnya.
Wamendagri menyadari bahwa pelaksanaan PSU bukanlah kondisi ideal. PSU membutuhkan anggaran, tenaga, dan waktu yang besar. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa setiap pengeluaran dalam proses PSU adalah bagian dari tanggung jawab moral terhadap masyarakat Papua.
“Setiap rupiah yang dikeluarkan untuk PSU seharusnya bisa digunakan untuk membangun jalan, menyediakan air bersih, memperbaiki sekolah, dan meningkatkan pelayanan kesehatan. Ini soal tanggung jawab moral kita kepada masyarakat yang berharap banyak dari negara,” ungkapnya.
Ia menekankan bahwa logistik PSU yang dilepas pada hari itu membawa lebih dari sekadar surat suara. Ia membawa harapan, doa, dan keyakinan masyarakat Papua terhadap masa depan demokrasi yang lebih baik.
“Setiap logistik yang hari ini kita lepas membawa harapan seorang ibu untuk masa depan anaknya, doa tokoh adat agar tanah ini damai, dan keyakinan anak muda Papua bahwa suaranya berarti. Jangan kita nodai amanat ini dengan kecurangan, pembiaran, atau kelalaian,” katanya.
Di akhir sambutannya, Wamendagri menegaskan kembali bahwa demokrasi bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana menjaga kehormatan setiap suara rakyat yang diberikan dengan sepenuh hati.
“Mari kita jaga proses ini sebagai bentuk penghormatan tertinggi kepada rakyat. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridai setiap langkah kita agar PSU ini berjalan lancar, damai, dan membawa kesejahteraan bagi Tanah Papua yang kita cintai,” tutup Wamendagri.
Sementara itu, Ketua KPU Papua Diana Dorthe Simbiak dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelepasan logistik hari ini bukanlah rutinitas teknis semata, melainkan simbol komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi.
“Hari ini adalah penegasan komitmen kita terhadap nilai-nilai demokrasi. Kita tidak hanya melepas kotak suara dan perlengkapannya, namun kita sedang melepas simbol tanggung jawab besar — hak suara rakyat Papua. Logistik ini adalah kendaraan demokrasi yang akan mengantarkan suara rakyat ke tempat yang seharusnya: dihitung secara adil, dijaga secara aman, dan dihormati secara utuh,” ujarnya.
Diana juga menjelaskan bahwa sejak tanggal 2 Agustus 2025, proses distribusi logistik PSU telah dimulai secara bertahap dari gudang KPU Kabupaten/Kota menuju ke tingkat distrik (PPD), kampung (PPS), hingga ke TPS. Hingga pukul 09.30 WIT tanggal 4 Agustus 2025, tercatat: 473 kotak suara (23,38%) telah keluar dari gudang logistik, 312 kotak suara (15,42%) telah tiba di PPD, 6 kotak suara (0,30%) telah sampai di PPS, dan 5 kotak suara (0,25%) telah tiba di TPS. Sebagian besar logistik masih dalam proses pengiriman dan terus dimonitor secara berkala melalui sistem pemantauan logistik yang aktif selama 24 jam.
Ketua KPU menegaskan komitmen untuk memastikan seluruh logistik tiba di TPS paling lambat H-1 sebelum hari pemungutan suara.
Pada tanggal 4 Agustus 2025, dilakukan pelepasan logistik untuk 33 TPS di Distrik Muara Tami, sementara logistik untuk empat distrik lainnya — Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Abepura, dan Heram — akan didistribusikan pada 5 Agustus 2025.
“Distribusi logistik bukan hanya soal pengantaran fisik. Ini adalah pengawalan terhadap kehormatan demokrasi. Di dalam kotak suara itu ada harapan akan Pemimpin yang sah, pilihan yang jujur, dan masa depan yang lebih baik,” katanya.
Ia pun menggarisbawahi berbagai tantangan yang dihadapi dalam distribusi logistik, mulai dari curah hujan tinggi, jalan rusak, akses sungai yang surut, hingga dinamika keamanan. Meski demikian, ia mengapresiasi dukungan luar biasa dari TNI-Polri, pemerintah daerah, tokoh adat, dan masyarakat yang turut membantu kelancaran distribusi.
Diana juga memberikan penghargaan khusus kepada jajaran KPU Kabupaten/Kota, staf sekretariat, dan badan adhoc yang telah bekerja tidak hanya dengan tenaga, tetapi juga semangat menjaga integritas pemilu.
“Mari kita tangani persoalan bukan dengan menyalahkan, tetapi dengan menyelesaikan. Keberhasilan PSU ini bukan hanya keberhasilan KPU, tetapi keberhasilan seluruh elemen bangsa di tanah Papua,” tegasnya.
Ia pun menitipkan pesan khusus kepada masyarakat Papua:
“Gunakan hak suara dengan cerdas dan bertanggung jawab. Ayo datang ke TPS. Pemungutan Suara Ulang ini adalah kesempatan untuk menyuarakan aspirasi secara jujur dan berdaulat.”
Dengan dimulainya distribusi logistik PSU ini, diharapkan seluruh tahapan pemungutan suara ulang di Provinsi Papua dapat berjalan sesuai jadwal, dalam suasana yang aman, tertib, dan demokratis.
Penulis : Gin
Editor : Buendi
Sumber Berita: Kemendagri
