Jakarta, 24 September 2025 – Wakil Gubernur Papua Pegunungan, Dr. Ones Pahabol, bertemu langsung dengan jajaran Kementerian Sosial RI untuk membahas langkah konkret penanganan konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Yalimo Pada Senin, 22 September 2025.
Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan penting antara pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan pemulihan total secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Dalam pertemuan yang dihadiri Menteri Sosial, Wakil Menteri, Sekjen, dan Dirjen terkait, Ones Pahabol menyampaikan laporan langsung dari lapangan, termasuk hasil dialog dengan masyarakat, tokoh agama, dan kepala suku. “Kami sudah turun langsung ke Elelim, berdialog dan membulatkan satu hati bahwa konflik ini harus diakhiri. Semua pihak sepakat tidak mengulang lagi,” ujarnya.
Tiga langkah utama pemulihan yang disepakati bersama Kementerian Sosial meliputi:
1. Penanganan Tanggap Darurat
Bantuan makanan dan minuman mulai disalurkan melalui jalur Wamena menuju Yalimo. Sebanyak 15.000 ton beras dijadwalkan masuk, dan distribusinya dikawal oleh tim dari Dinas Sosial provinsi dan kabupaten. “Puji Tuhan, bantuan sudah mulai naik hari ini. Tanggap darurat sedang berjalan,” kata Ones.
2. Pemulihan Sosial dan Budaya
Sebagai simbol perdamaian, akan digelar pesta adat yang melibatkan pemotongan 100 ekor babi. Acara ini akan diikuti oleh seluruh elemen masyarakat dan tokoh adat, serta ditutup dengan penandatanganan prasasti perdamaian. “Kami ingin klaim kembali tanah ini sebagai tanah damai, demi generasi muda ke depan,” ujarnya.
3. Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial akan mendata dan membangun kembali aset yang rusak, termasuk rumah warga, ruko, kantor, dan kendaraan. Santunan bagi korban juga disiapkan: Rp15 juta untuk korban meninggal dan Rp5 juta untuk korban luka-luka, sebagai bentuk perhatian langsung dari Presiden RI.
Sebagai bagian dari komitmen perdamaian, Wakil Gubernur Ones Pahabol juga menyampaikan bahwa akan dibangun satu tugu perdamaian di pusat kota Yalimo sebagai penanda bahwa tidak boleh lagi ada pertumpahan darah di tanah tersebut. “Tugu ini akan menjadi prasasti dan pengingat bagi semua generasi bahwa konflik dan kekerasan bukan jalan kita. Kita klaim tanah ini sebagai milik Tuhan, dan tidak boleh lagi dicemari oleh darah,” tegasnya.
Pemerintah menegaskan bahwa segala bentuk diskriminasi, terutama terhadap orang kulit hitam, tidak dapat ditoleransi. “Manusia adalah ciptaan Tuhan. Tidak ada ruang bagi rasisme di Indonesia maupun dunia,” tutup Ones Pahabol.
Seluruh proses pemulihan ditanggung oleh Kementerian Sosial dan akan terus dikawal oleh pemerintah daerah hingga tuntas.
Penulis : Kaleb Lau
Editor : Tim Redaksi
Sumber Berita: Pemprov Papua Pegunungan
