Wamena, 10 Oktober 2025 — Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah pihak untuk membahas dampak kenaikan tarif pengambilan barang di Bandara Kelas II Wamena yang dinilai memberatkan masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pokok.
Rapat yang berlangsung di Kantor Gubernur Papua Pegunungan ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah, Drs. Waosuk Demianus Siep, dan dihadiri oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya, Dinas Perhubungan Provinsi Papua Pegunungan, pengelola Bandara Wamena, serta PT. Mega Lintas Papua selaku penyedia jasa pengangkutan dan distribusi barang melalui layanan cargo di Bandara Wamena, pada Kamis, 9 Oktober 2025.
Dalam pernyataannya, Drs. Waosuk Demianus Siep menegaskan bahwa kenaikan tarif cargo dari Rp375/kg menjadi Rp500/kg sangat mempengaruhi harga barang di pasaran.
“Hari ini kami melakukan diskusi untuk melihat situasi lapangan, di mana harga barang naik akibat pengaruh inflasi. Salah satu faktor utama adalah tarif pengambilan barang di cargo. Kami ingin menekan harga tersebut agar tidak memberatkan masyarakat,” ujar Waosuk.
Ia menambahkan bahwa hasil pertemuan ini akan dilaporkan kepada Gubernur Papua Pegunungan untuk mendapatkan arahan lebih lanjut. Pemerintah juga mempertimbangkan penyusunan regulasi daerah sebagai dasar hukum yang kuat untuk mengatur tarif dan pajak, khususnya di sektor logistik.
Sementara itu, Hamsa, Pemroses bahan kerjasama dan pengembangan bandara Wamena, menyatakan dukungan terhadap langkah pemerintah.
“Kenaikan ini bukan semata-mata dari bandara, tetapi banyak faktor lain yang mempengaruhi. Kami telah mengusulkan agar dibuat regulasi batas atas harga cargo agar ada stabilitas dan kepastian bagi masyarakat,” jelasnya.
Rapat ini menjadi langkah awal menuju sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha logistik dalam menciptakan sistem distribusi yang lebih adil dan transparan di wilayah Papua Pegunungan.
Penulis : Gin
Editor : Buendi
Sumber Berita: Pemprov Papua Pegunungan
