JAYAPURA,- Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Jayapura menyampaikan curahan hati (curhat) kepada calon gubernur nomor urut 2, Aryoko Rumaropen mengenai kondisi pendidikan di kampung-kampung yang jauh dari perkotaan seperti infrastruktur pendidikan, dan perumahan guru.
“Kami tenaga guru yang bertugas di pedalaman Demta, Airu, Genyem, Pagai dan daerah lainnya di Kabupaten Jayapura punya banyak persoalan seperti insfratruktur pendidikan yang tidak memadai, perumahan guru yang belum memadai ,fasilitas layanan yang kurang, dan sumber daya manusia (SDM) atau tenaga pendidik dan hak-hak kepegawaian yang tidak terproses dengan baik,” kata Ketua PGRI Kabupaten Jayapura, Andres R. Swewali di Kabupaten Jayapura, Senin (4/11/2024).
Dia meminta, Cawagub Aryoko Rumaropen bisa melihat kebutuhan-kebutuhan mendasar tenaga guru yang bertugas di daerah-daerah terpencil, terlebih khusus Kabupaten Jayapura.
“Intinya semua harus disama ratakan, sebab jumlah siswa di kampung berbeda dengan yang ada di kota karena letak geografis sangat berbeda,” ujarnya.
Ia mengatakan sampai saat ini sekretariat PGRI masih sewa rumah warga. Apa yang dialami sudah disampaikan ke Kepala Daerah tetapi tidak pernah ditindaklanjuti.
“Ketika bapak terpilih nanti, kami harap bisa melihat persoalan-persoalan yang dialami oleh tenaga guru yang bertugas di pedalaman, dan juga kepala dinas pendidikan Kabupaten Jayapura harus orang yang betul-betul memahami lersoalan tentang Pendidikan di kota maupun di pedalaman,” katanya.
Menanggapi itu, Calon Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen menyampaikan kewenangan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab penuh pemerintah provinsi, melainkan juga pemerintah kabupaten dan kota. Oleh karena itu, sinkronisasi antar provinsi, kabupaten dan kota perlu ditingkatkan.
“Saya sangat berterimakasih kepada pengurus PGRI Kabupaten Jayapura yang sudah sampaikan persoalan yang dihadapi oleh tenaga pendidik, seperti insfratruktur pendidikan yang tidak memadai, perumahan guru yang belum memadai, fasilitas layanan yang kurang, dan SDM atau tenaga pendidik dan hak-hak kepegawaian yang tidak terproses dengan baik,” kata Aryoko.
Ia menegaskan, sesuai dengan misi pasangan Matius Fakhiri-Aryoko Rumaropen (Mari-Yo), pendidikan di Papua akan diperhatikan sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing kepala-kepala daerah, “kalau itu menyangkut dana bos, kami juga akan menindaklanjuti yang menjadi keluhan-keluhan tenaga pendidik yang mengabdi di pedalaman,” sambungnya.
“Seketika besok kami terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Papua periode 2024-2029, kami akan mengkolaborasikan program dengan bupati dan wali kota di Papua, agar keluhan-keluhan yang di sampaikan bisa terlaksana lewat kepala dinas pendidikan yang mana sebagai perpanjangan tangan dari gubernur dan wakil Gubernur Papua,” katanya. (TIM)
