Wamena, 10 September 2025 — Langit pagi di Wamena menjadi saksi bisu ketika ribuan warga dari 40 distrik dan 328 kampung di Kabupaten Jayawijaya bersatu dalam satu suara: mendukung kebijakan penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kampung oleh Pemerintah Daerah. Halaman Kantor Bupati dipenuhi lautan manusia yang datang bukan untuk memprotes, melainkan untuk menyuarakan harapan akan perubahan dan tata kelola desa yang lebih baik.
Dipimpin oleh tokoh masyarakat Benyamin Siep, aksi damai ini bukan sekadar dukungan administratif. Ini adalah pernyataan tegas bahwa masyarakat Jayawijaya menolak kekerasan, menolak intimidasi, dan menolak warisan jabatan yang tidak transparan.
“Jabatan Kepala Kampung bukan warisan turun-temurun, melainkan tanggung jawab yang harus dijalankan secara profesional,” tegas Benyamin, disambut sorak semangat massa.
Aksi ini juga menjadi respons atas kerusuhan yang terjadi dua hari sebelumnya, saat demonstrasi berujung anarkis. Warga menuding ketidaknetralan aparat sebagai pemicu, dan mendesak Kapolda Papua untuk segera mengevaluasi serta mencopot Kasat Intel dan Kasat Reskrim Polres Jayawijaya.
Tak hanya itu, perwakilan distrik menyatakan siap menjaga stabilitas daerah. Ancaman pemalangan jalan dan kantor kampung akan ditindak tegas.
“Jika ada yang memalang, kami sendiri yang akan menangkap dan menyerahkan ke pihak berwajib,” ujar salah satu tokoh distrik dengan nada tegas.
Di tengah semangat perubahan, massa juga menuntut transparansi. Mereka meminta Bupati Jayawijaya menghadirkan lembaga audit independen seperti KPK atau BPK untuk menyelidiki penggunaan dana desa oleh kepala kampung sebelumnya. Dugaan penyalahgunaan anggaran dan laporan keuangan yang tidak jelas menjadi sorotan utama.
“Audit ini penting agar dana desa benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan bukan untuk kepentingan pribadi,” tutup Benyamin.
Aksi berlangsung damai, tertib, dan penuh semangat. Pemerintah daerah menyambut baik aspirasi warga dan berkomitmen menindaklanjuti tuntutan sesuai prosedur hukum. Di Jayawijaya, suara rakyat bukan hanya didengar—tapi mulai mengubah arah kebijakan.
