Jayapura,— Di tengah eskalasi konflik bersenjata yang terus terjadi antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), tokoh muda Papua, Nioluen Kotouki, menyuarakan harapan baru: pendekatan damai dan humanis dari pemerintah pusat.
Konflik yang merenggut nyawa hampir setiap hari di berbagai wilayah seperti Intan Jaya, Puncak, Yahukimo, dan Nduga, menunjukkan bahwa pendekatan militer belum mampu meredam ketegangan. “Jika pendekatan militer terus diberlakukan, maka yang ada hanya pertumpahan darah,” ujar Kotouki.
Dengan hadirnya enam provinsi di tanah Papua, Kotouki menilai bahwa Presiden Republik Indonesia seharusnya memberikan kepercayaan lebih kepada para gubernur dan bupati untuk memimpin upaya pendekatan humanis terhadap kelompok yang berseberangan ideologi. Ia menekankan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan menawarkan resolusi damai sebagai jalan keluar dari konflik berkepanjangan.
Rekomendasi LIPI sebagai Rujukan
Kotouki juga mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan rekomendasi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang menyoroti empat akar konflik di Papua:
– Sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia
– Kekerasan dan pelanggaran HAM sejak 1965 yang belum mendapat pertanggungjawaban negara
– Diskriminasi dan marginalisasi terhadap masyarakat Papua dalam pembangunan
– Kegagalan pembangunan yang tidak menyentuh kebutuhan masyarakat lokal
Desakan Dialog Kemanusiaan
Seruan serupa juga datang dari Komnas HAM Papua, yang mendesak pemerintah dan TPNPB untuk membuka ruang dialog kemanusiaan demi mewujudkan Papua sebagai tanah damai. Pengalaman penyelesaian konflik di Aceh melalui dialog menjadi contoh bahwa pendekatan non-militer bisa berhasil jika ada komitmen bersama.
Data Konflik Meningkat
Menurut laporan Komnas HAM Papua, hanya dalam lima bulan pertama tahun 2024, tercatat 41 insiden kekerasan yang menewaskan 32 orang dan melukai 21 lainnya. Di antaranya, 12 korban adalah warga sipil.
Penulis : Gin
Editor : A. Buendi
