Jayapura, 18 September 2025 – Pada hari kedua kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia di Jayapura, Kamis 18 September 2025, beliau mendatangi Pasar Pangkalan Ikan (PPI) Hamadi, Distrik Jayapura Selatan. Dalam kunjungan tersebut, Wapres berdialog dengan sejumlah pedagang ikan. Namun, sebagian besar nelayan Orang Asli Papua (OAP) tidak sempat bertemu langsung. Untuk itu, para nelayan menyampaikan permohonan dan rekomendasi mereka melalui pernyataan terbuka.
Kebanyakan nelayan kecil OAP di Jayapura masih melaut dengan perahu kayu atau fiber berukuran kecil, menggunakan cara-cara tradisional. Tantangan utama mereka adalah ketiadaan fasilitas Air Blast Freezer (ABF) dan Cold Storage (CS) yang dapat menjaga kesegaran ikan. Tanpa fasilitas tersebut, hasil tangkapan cepat rusak dan hanya bisa dijual dengan harga murah, sehingga nelayan terus berada dalam kerugian.
Menurut Hasbani Wihawary, Ketua Nelayan sekaligus Ketua Koperasi Nelayan di Hamadi, kondisi ini sudah lama menjadi keluhan utama nelayan kecil.
“Kami nelayan kecil butuh ABF dan Cold Storage. Kalau ada fasilitas itu, ikan bisa bertahan lebih lama dan kami bisa jual dengan harga baik. Sekarang ikan cepat rusak, kami rugi. ABF/CS yang ada di PPI Hamadi malah dipakai dinas, sementara kami nelayan asli Papua harus sewa di luar dengan biaya mahal,” tegas Hasbani.
Selain soal fasilitas penyimpanan, ia juga menekankan agar pemerintah benar-benar menyalurkan bantuan dengan tepat sasaran. Menurutnya, beberapa kali bantuan seperti perahu fiber, tali rompong, GPS, dan kulbox tidak sampai ke nelayan kecil OAP, melainkan berhenti di kelompok lain.
Dasar Hukum, aspirasi ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua serta UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Otsus Papua, yang mengatur perlindungan dan pengembangan ekonomi rakyat asli Papua, termasuk di sektor perikanan dan perdagangan hasil laut. Hal ini kemudian diturunkan dalam Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Papua sebagai payung hukum pelaksanaan di daerah.
Permohonan dan Rekomendasi Nelayan OAP dan Nelayan pada Umumnya di Jayapura:
1. Pemerintah menyediakan ABF/CS khusus untuk nelayan kecil OAP dan nelayan pada umumnya di Jayapura.
2. Bantuan perikanan seperti perahu, rompong, GPS, dan kulbox disalurkan tepat sasaran langsung kepada nelayan aktif.
3. Koperasi nelayan OAP perlu diberdayakan dan difasilitasi, bukan ditutup.
4. Pemerintah melakukan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan SDM agar nelayan OAP mampu bersaing.
5. Ada pengawasan ketat agar fasilitas perikanan tidak hanya dikuasai pengusaha besar atau dinas, tetapi betul-betul dinikmati nelayan kecil.
Dengan rekomendasi ini, Ketua Nelayan dan Ketua Koperasi Nelayan Hamadi, Hasbani Wihawary, berharap pemerintah dapat memperhatikan nasib nelayan kecil OAP dan nelayan pada umumnya, sehingga mereka bisa hidup lebih sejahtera, mandiri, dan tetap melestarikan tradisi melaut masyarakat Papua
