KEEROM-Guna terus melakukan percepatanan pembangunan Kabupaten Keerom, maka Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) melakukan pertemuan dengan Bupati Keerom Piter Gusbager dengan OPD terkait di Kantor Bupati Keerom di Arso, Senin (20/11/2023).
Dalam pertemuannya tersebut Bupati Keerom mengharapkan adanya dukungan dari BP3OKP dalam mendirikan PLBN antara Indonesia dan PNG terutama yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Keerom.
Selain itu Bupati Keerom minta juga percepatan pembangunan jalan Papua antara Yoka – Waris yang dikerjakan oleh Pemprov Papua. Juga meminta pembangunan pasar sentral di Kabupaten Keerom khususnya perdagangan pertanian sehingga tidak semuanya perekonomian pertanian berpusat di Kota Jayapura.
Juga berharap adanya kerja sama dalam pengembangan pertanian di Kabupaten Keerom. Dimana Keerom juga ada Food Estate yang merupakan program Nasional selain pertanian milik masyarakat yang sangat luas.
Dimana pada food estate Deputi 3 Kepala Staf Kepresidenan telah mengunjungi Keerom dan Pemda Keerom telah menyampaikan mengenai permohonan penambahan alsintan untuk penanaman jagung dan mesin pengiringan jagung. Juga berharap food estate di Keerom harus masuk dalam Inpres. Jagung Keerom sendiri telah masuk RTRW dan tidak bisa dirubah lagi.
Juga menyampaikan pengendalian banjir di Kabupaten Keerom yang membuka lahan 150 Hektar dan masih menunggu SK Kementerian Lingkungan Hidup mengenai ijin kawasan dan yang akan melakukan pekerjaan fisik melalui Kemen PUPR. Dimana berbagai tahap telah dilalui dan menunggu aksen dilapangan.
Pengendalian banjir nantinya akan sebagai hilir yakni kolam resitensi yang dapat menampung air dan nantinya dipadukan dengan sebagai wisata air dan olahraga air nantinya.
Selain itu Bupati yang merupakan anak asli Keerom ini juga berkomitmen sangat membuka diri dan bekerja sama dengan BP3OKP dalam melakukan percepatan pembangunan di Negari Tapal Batas Kabupaten Keerom.
Setelah selesai menggelar pertemuan Anggota BP3OKP Provinsi Papua menegaskan kunjungannya kali ini adalah dalam rangka mensosialisasikan tugas BP3OKP serta melakukan singkronisasi, harmonisasi, evaluasi dan kordinasi secara khusus APBD dan pembangunan yang sudah dilakukan pemerintah daerah lalu bagaimana hal tersebut disingkronkan dalam rencana induk pembangunan Otonomi Khusus Papua yang akan berlaku selama dua puluh tahun kedepan.
“Untuk tahun 2024 inilah kita melakukan singkronisasi ke Kabupaten Keerom. Kunjungan ini ingin melihat bagaimana kemampuan daerah terdap beberapa program besar yang melampaui APBD Daerah sehingga kita ke Keerom itu mempertanyakan menyangkut program besar yang dapat dimasukkan kedalam program strategis Nasional,”Katanya.
Dari pertemuan tersebut menurutnya Bupati Keerom dan jajaran telah menyampaikan beberapa program besar dan silanjutnya akan dilakukan pertemuan teknis dengan OPD terkait sehingga peremcanaanya secara uptude dan ditetapkan dengan perencanaan daerah di Kabupaten dan bagaimana hal tersebut disingkronkan dalam program strategis Nasional.
“Jadi tujuan pertemuan sifatnya melakukan sosialisasi BP3OKP sekaligus menampung dan mendengarkan program strategis yang ada di daerah,”Tegasnya.
Karena BP3OKP merupakan badan yang langsung dibawah Istana Kepresidenan dan ketuanya sendiri adalah Wakil Presiden maka nantinya setiap program strategus yang dikumpulkan akan dibawa dan dibahas dengan Wakil Presiden dan menteri terkait agar program daerah yang harus diambil tindakan dan penanganannya.
“Pokoknya adalah program strategis tersendat dan membutuhkan dukungan akan kita bersihkan alurnya sehingga tidak lagi tersendat,”Pungkasnya.
Sementara Itu Bupati Keerom Piter Gusbager mengapresiasi kehadiran BP30KP di Kabupaten Keerom dan kunjungan tersebut dan hadirnya BP3OKP adalah hasil dari otonomi khusus jilid II yang sudah ditetapkan dan harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin.
Otsus adalah jalan keluar yang penting bagi Papua saat ini. Persoalannya saat ini masih ada masyarakat Papua yang pesimisdan skeptis dengan Otsus tersebut.
Permasalahannya yang membuat masyarakat Skeptis dengan Otsus karena persoalan harmonisasi, kordinasi dan singkronisasi antara jenjang pemerintahan Pusat dan Daerah selama ini belum sepenuhnya berjalan baik sehingga Otsus itu diidentikkan dengan uang. Lalu kemudian uang tersebut membuat masalah bagi orang Papua.
“Sehingga bagi saya kita semua harus memperkuat BP3OKP dan mendukung, membantu mereka melaksanakan tugas-tugas Pemerintah Pusat bagaimana mensinergikan, mensingkrobisasikan melakukan monitoring dan evaluasi setiap program yang betsumber dari aggaran pemerintah. Itu bisa bersumber APBN dan APBD. Itu bisa visi misi prsiden, atau kepala daerah atau program dari kementerian lembaga,”Katanya.
Semua program yang ada harus selaras, tidak tumpang tindih. Tidak hanya berkaitan dengan program kegiatan tetapi juga regulasi.
“Sehingga tadi pada penyampaian saya tidak hanya berkaitan dengan kegiatan program infrastruktur saja tetapi regulasi juga penting untuk memastikan ada kepastian hukum didaerah berkaitan dengan program Nasional seperti food estate yang ada di Keerom,”Tegasnya.
Ada sejumlah program yang telah disampaikan oleh Pemda Keerom dan tugas Pemda Keerom adalah menindaklanjuti pertemuan bersama BP3OKP agar Bapeda dan Asisten terkait untuk menindaklanjuti dan mulai lakukan korespondensi dan surat menyurat mengenai program yang telah disampaikan.
“Kordinasi segera dan jangan lama-la dan jangan lambat atau peluang itu akan berlalu dan sekali lagi terima kasih tim BP30KP dan kami bahagia dan kita berharap kita sama sama mengawal semua program dan regulasi yang ada di Kabupaten Keerom dan juga yang ada di Papua kita dukung dan dorong BP3OKP menjadi terminal dan jembatan dimana program seluruh daerah dan Keerom agar bagaimana program macet dapat dibersihkan dan dilancarkan,”Pungkasnya.(gin)
