JAYAPURA-Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Pol Mathius D. Fakhiri menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Papua jika selama ini dalam melaksanakan tugas masih banyak kekurangan yang diberikan, khususnya perlindungan, pengayoman dan pelayanan belum maksimal.
“Itu bentuk keterbatasan kami, namun kami berjanji untuk terus mereformasi diri untuk membawa Polri untuk tetap hadir bersama pemerintah untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di Tanah Papua,” kata Fakhiri.
Meskipun demikian, Irjen Fakhiri menyampaikan terimakasih kepada seluruh personel Polri atas kerja keras dan pengabdian serta perjuangan yang telah dilakukan dalam menjaga kedamaian di Tanah Papua.
“Setiap 1 Juli Polri pasti melakukan evaluasi kinerja. Begitu juga di Papua, saya akan melalukan evaluasi kinerja mulai dari 1 Juli 2023 sampai dengan 1 Juli 2024 dan kami juga akan mendengat harapan masyarakat terkait koreksi yang mereka berikan untuk Polri guna memperbaiki kinerja kepolisian,” tegasnya.
Sementara itu Tokoh Agama Kabupaten Supiori Utara, Pdt. Rosalina Kabarek mengatakan kebijakan Kapolda Papua sangat luar biasa dan bijak.
“Saya mau bilang, sosok seperti ini yang kami butuhkan saat ini karena beliau sangat bijak dalam mengambil keputusan,” kata Rosalina.
Ia pun berpesan, jadilah imam yang luar biasa dalam rumah tangga dan imam bagi seluruh masyarakat Papua yang ada di atas tanah ini.
“Kebijakan nyata yang sudah ditunjukan beliau adalah penerimaan anggota polisi baru, yang mana masing-masing daerah dibuat kebijakan khusus. Ini kami sangat apresiasi dan doa kami Tuhan terus bersama dengan bapak, Tuhan selalu berikan hikmat dalam menjalan tugas-tugas sesuai kehendak Tuhan,” ujarnya.Ketua Lembaga Masyarakat Adat Sarmi, Zakarias J. Sakweray (78) mengatakan kinerja kepolisian di wilayah Bonggo, Kabupaten Sarmi cukup baik hanya saja jumlah personel polisi masih kurang, mengingat wilayah Bonggo cukup besar mulai dari Kampung Kaptiau sampai ke Kampung Biri.
“Dengan wilayah yang begitu luas, saya lihat pengawasan masih belum maksimal karena jumlah personel Polri masih sangat kurang. Perlu ada penambahan personel. Kalau daerah Bonggo pada umumnya aman tidak ada kegiatan kejahatan kelompok kriminal bersenjata (KKB) karena saya sudah larang. Sebab negara kita hanya Republik Indonesia,” kata Sakweray.
Sebagai tokoh adat, Sakweray meminta para peringgi Polri, khususnya Kepolisian Daerah Papua untuk memperhatikan setiap personel punya pendidikan (kenaikan pangkat atau sekolah). “Kasihan mereka sudah mengabdi bertahun-tahun tapi tidak ada kemajuan dalam karier,” sambungnya.
Ia juga mengatakan jumlah personel Kepolisian Perairan masih sangat kurang, sebab Sarmi memiliki wilayah laut yang cukup banyak seperti Pulau Anus, Pulau Modena, Pulau Mengge, dab pulau Ketebo.
“Sampai saat ini masih terjadi penangkapan ikan secara ilegal. Bahkan bom ikan masih sering terjadi sehingga harus ada penambahan personel polisi laut agar pengawasan bisa lebih ketat baik di darat maupun laut,” katanya.
Sementara Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sarmi Ahmad Mainatu mengatakan HUT Bhayangkara sudah menjadi bagian dari polisi dan masyarakat.
“Kepolisian sangat dekat dengan masyarakat. Artinya, Polisi dan Masyarakat selalu bersinergi,” kata Ahmad.
Ia pun memiliki harapan untuk kepolisian ke depan lebih baik, sebab selama ini Polri dan masyarakat Sarmi selalu hidup berdampingan sehingga segala persoalan bisa terselesaikan dengan cara damai.
“Ketika polisi itu bijak, maka apabila ada masalah tidak langsung dibawa ke ranah hukum, tetapi lebib dulu diselesaikan secara kekeluargaan dan adat. Kalau tidak bisa diselesaikan barulah di proses ke ranah hukum,” ujarnya.
Ketua Umum Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Waropen, Barends Agaki mengatakan tanpa pihak keamanan masyarakat tidak mungkin menjalankan aktivitas dengan luwes, untuk itu kami butuh kepolisian untuk keamanan dan ketertiban.
“Kepolisian sangat penting bagi kami masyarakat. Satu-satunya pelindung dan meniliki prinsip kemanusian adalah polisi,” kata Agaki.
Kami menilai Kapolda Papua sangat dekat dan peduli terhadap masyarakat. Kami rindu pemimpin yang seperti ini. “Muda-mudahan Tuhan berkenan menjawab keinginan beliau untuk maju di Pilkada Gubernur Papua,” ujarnya.
Tokoh Agama Kabupaten Supiori Utara, Pdt. Rosalina Kabarek mengatakan kebijakan Kapolda Papua sangat luar biasa dan bijak.
Sementara Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Pol Mathius D. Fakhiri menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Papua jika selama ini dalam melaksanakan tugas masih banyak kekurangan yang diberikan, khususnya perlindungan, pengayoman dan pelayanan belum maksimal.
“Itu bentuk keterbatasan kami, namun kami berjanji untuk terus mereformasi diri untuk membawa Polri untuk tetap hadir bersama pemerintah untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di Tanah Papua,” kata Fakhiri.
Meskipun demikian, Irjen Fakhiri menyampaikan terimakasih kepada seluruh personel Polri atas kerja keras dan pengabdian serta perjuangan yang telah dilakukan dalam menjaga kedamaian di Tanah Papua.
“Setiap 1 Juli Polri pasti melakukan evaluasi kinerja. Begitu juga di Papua, saya akan melalukan evaluasi kinerja mulai dari 1 Juli 2023 sampai dengan 1 Juli 2024 dan kami juga akan mendengat harapan masyarakat terkait koreksi yang mereka berikan untuk Polri guna memperbaiki kinerja kepolisian,” tegasnya.
