WAMENA-Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melalui Inspektorat Provinsi Papua melaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) Inspektorat se Provinsi Papua Pegunungan yang dilaksanakan di Wamena pada 23-24 November 2023.
Rakorwasda mengundang seluruh kepala OPD Provinsi, Forkopimda, Bupati, Sekretaris Daerah dan Inspektur se Kabupaten di seluruh cakupan Provinsi Papua Pegunungan
Rakorwasda menghadirkan pemateri dari Irjen Kemendagri, KPK, BPKP, Kejaksaan Tinggi, dan Polda Papua.
Rakorwasda mengambil Tema: Peranan APIP dalam mengawal akselerasi Pembangunan di Provinsi Papua Pegunungan
Acara di buka oleh Pj Sekda Provinsi Papua DR. Sumule Tumbo SE. Mm via zoom dilanjutkan dengan pemukulan tifa oleh Irjen Kemendagri, Plh. Sekda Provinsi Papua Pegunungan, Bupati Jayawijaya, Inspektur Provinsi Papua dan Papua Pegunungan.
Adapun materi dibawakan antara lain:
1. Irjen kemendagri ; kebijakan pengawasan Tahun 2024.
2. Inspektur Provinsi Papua ; stategi pengawasan oleh APIP Provinsi
3. Kejati Papua; kerjasama antara APH dengan APIP
4. KPK- RI ; monitoring center of prevention (MCP) dan survey penilaian integritas (SPI).
5. BPKP ; peran APIP daerah mengawal akselerasi pembangunan di papua pegunungan
6. POLRI: stategi pemberantasan Korupsi
Irjen kemendagri diwakili Inspektur III, DR. Elvin Elias, M.Si, CRGP, CGCAE, CFRA dalam sambutannya mengingatkan bahwa inspektorat daerah adalah tangan kanan Pemerintah Daerah sehingga diminta untuk selalu fokus terhadap tugas yang diamanatkan
“Tetap fokus terhadap 4 hal yakni pengawasan terkait penerimaan daerah, pengelolaan aset dan belanja, penyelenggaraan pemilu dan tugas pemerintah lainnya seperti inflasi, stunting dan kemiskinan ekstrim”Tegasnya.
Inspektur III Irjen kemendagri menyatakan siap mendukung upaya Inspektorat Daerah dalam melaksanakan kebijakan pengawasan.
Sementara itu Ketua Satgas wilayah V KPK-RI, Nurul Ichsan Al Huda menyatakan sebagai daerah otonom baru, nilai Monitoring Center of Prevention (MCP) Provinsi Papua Pegunungan memang masih rendah, namun sangat bisa untuk ditingkatkan. Ichsan menekankan Pemkab di Provinsi Papua Pegunungan dalam Rakorwasda ini membawa dan melengkapi dokumen terkait peningkatan MCP
“Kami menghargai upaya Pemprov Papua Pegunungan dalam hal ini untuk meningkatkan nilai MCP, namun kami berharap pertemuan ini dapat dimanfaatkan secara teknis agar nilai MCP dapat naik”Tambahnya.
Menurutnya, Dengan kenaikan nilai MCP tata kelola pemerintah Provinsi Papua dapat dinilai berjalan lebih baik dengan sendirinya.
Kepala Badan Pengawasan keuangan dan pembangunan perwakilan Provinsi Papua, Zainuri, AK,CA, CF.A mengapresiasi Rakorwasda yang diselenggarakan, hal ini menurutnya adalah kesungguhan dari Provinsi Papua dalam meningkatkan tata kelola Pemerintahan.
“BPKP harus bermanfaat untuk Pemda yang di nauinginya, kami mengapresiasi atas terselenggaranya Rakorwasda Provinsi Papua Pegunungan”Katanya.
Kepala BPKP menyatakan, Provinsi Papua Pegunungan sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) menjadi prioritas dan atensi pimpinan BPKP. Karena itu pihaknya siap melakukan pendampingan
“Daerah Otonomi Baru menjadi prioritas, kami siap melaksanakan pendampingan, penugasan maupun peningkatan kompetensi guna tata kelola yang baik di Provinsi Papua Pegunungan“Katanya.
Sementara itu Inspektur Provinsi Papua Pegunungan Yokobus Way, SE, M.Si menyampaikan terimakasih kepada peserta dan para pemateri yang telah memberikan wawasan kepada para peserta Rakorwasda
“Semoga materi yang telah diberikan menjadi motivasi dan dorongan bagi 8 inspektur untuk bersama-sama sebagai pengawas penyelenggaraan pemerintah”Tagasnya.
Selain itu, Yokobus mengharapkan agar para Inspektur kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan saling berkolaborasi serta koordinasi
“Rakorwasda pertama ini menghasilkan persepsi bersama terkait pengawasan penyelenggaran pemerintah, saya berharap inspektorat di provinsi Papua Pegunungan saling suport satu sama lain. Agar agenda kerja kita dapat berjalan dengan baik”Katanya.
Inspektorat diharapkan mampu mengawasi pengelolaan keuangan dengan baik, karena itu para peserta Rakorwasda bersepakat harus ada penguatan dana kapasitas APIP, dimana sesuai dengan mandatory spending bahwa anggaran Inspektorat tingkat Kabupaten adalah 0,75% dan Inspektorat tingkat Provinsi sebesar 0,90% dari APBD.(gin)
