ARSO-Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom melalui Bappera Kabupaten Keerom melaksanakan Kajian Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Pendataan Orang Asli Papua di Kabupaten Keerom Provinsi Papua) Tahap II yang merupakan kerja sama Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Keerom dan Pusat Penelitian Kependudukan dan Sumber Daya Manusia (P2KSDM) Universitas Papua.
Dalam upaya untuk mendapatkan data yang valid dan akurat, pemdataan dilakukan dengan rinci, termasuk jumlah Orang Asli Papua (OAP) asli Keerom dan OAP dari Kabupaten Lainnya yang ada di Kabupaten Keerom. Selain itu, pemdataan juga dilakukan dengan detail mengenai jumlah masyarakat, pekerjaan, kondisi ekonomi, pendidikan, dan faktor-faktor lain yang berkaitan dengan masyarakat OAP Keerom.
Dalam sambutannya Bupati Keerom Piter Gusbager S.Hut. MUP yang dibacakan oleh Sekda Keerom Trisiswanda Indra S.STP menekankan pemdataan harus dilakukan secara rinci berapa jumlah Orang Asli Papua (OAP) asli Keerom dan OAP dari Kabupaten Lainnya yang ada di Kabupaten Keerom.
Pemdataan yang dilakukan ini sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan pembangunan yang dilakukan dapat keberpihakan kepada masyarakat OAP Keerom.
Hal ini dikarenakan masih terdapat masyarakat OAP Keerom yang belum mendapatkan perawatan atau pelayanan kesehatan hanya karena tidak terdaftar di BPJS. Oleh karena itu, data yang diperoleh dari pendataan ini harus lebih maksimal dan mencakup daerah yang tidak terjangkau.
Seluruh kepala kampung dan kepala distrik harus mendukung upaya pemdataan yang dilakukan saat ini agar kebijakan Pemerintah dapat tepat sasaran kepada masyarakat OAP Keerom. Data yang terkumpul juga harus lengkap dengan tujuh suku yang ada sehingga pemdataan benar-benar akurat.
Melalui kajian ini, diharapkan semua permasalahan masyarakat OAP dapat didapatkan datanya dan Pemerintah dapat mencari solusi bersama. Kajian ini merupakan langkah awal yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat OAP di Kabupaten Keerom.
“Harus ada data yang lebih falid dan data lainnya. Kepala Kampung dan Kepala Distrim harus mendukung terutama dalam pemdataan yang dilakuman saat ini, sehingga kebijakan Pemerintah itu tepat sasaran kepada masyarakat dan suadara-saudara kita. Juga harus lengkap dengan tujuh suku yang ada sehingga pemdataan memang akurat.”Tegasnya.(gin)
