MULIA-Pj.Bupati Dr. Tumiran, S.Sos.,M.AP menghadiri Rakor Tim Gabungan Percepatan Pleno Pemilu Tingkat Kabupaten, dengan tujuan untuk mendesak 4 Distrik yang PPD-nya belum bisa menyelesaikan pemungutan suara di tingkat Distrik.Yang bertempat di Aula Makodim 1714/PJ.
Turut hadir Dandim 1714/PJ Letkol Inf Irawan Setya Kusuma,S.Hub.,Int, Wakapolres Puncak Jaya Kompol Syarifuddin Ahmad, S.Sos, Dansatgas Yonif 753/AVT Mayor Inf. Noval Darmawan, Dansattis Mandala IV Kapten Fintan Riko, Pasi Ops Yonif 115/ML Kapten Andika, Danpos Elang IV Lettu Robin Suratman didampingi Komisioner KPU Puncak Jaya Merkius Wonda, serta Ketua Bawaslu Puncak Jaya Marinus Wonda.
Perlu diketahui bahwa saat ini masih ada 4 Distrik yang belum menyelesaikan pleno di tingkat Distrik yakni Distrik Mulia, Ilamburawi, Yambi dan Ilu.
Pada Kesempatan itu, Pj. Bupati menegaskan tidak ada PSU, “Kita tidak boleh memberikan opsi untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang, karena hal itu dapat menimbulkan konflik yang lebih besar dari sebelumnya,” tegasnya.
PPD yang sampai saat ini belum melakukan pleno di Tingkat Distrik atau belum menyerahkan logistik pemungutan suara ke KPU, itu artinya KPU sebagai penyelenggara utama dapat mengambil alih dan dibantu oleh TNI-POLRI untuk mengamankan.
Kita semua punya tanggungjawab moral yang seharusnya sudah selesai, namun karena ada provokator-provokator dari luar, sehingga mengakibatkan semuanya terlambat/tertunda. “Apapun rintangannya Negara tidak boleh kalah dengan provokator dari masyarakat,” bebernya.
Dandim 1714/PJ mengatakan bahwa Tim Gabungan percepatan pleno ini adalah untuk melaksanakan tugas mengawal dan mengamankan serta mendorong proses pleno di Tingkat Distrik sampai dengan Tingkat KPUD.
Dirinya memaparkan tim yang telah dibentuk untuk percepatan pleno, dari 4 tim tersebut setiap tim terdiri dari 35 orang, dengan sasaran Distrik Mulia bersama Tingginambut, Ilamburawi, Irimuli dan Ilu, dengan tujuan untuk mengawal PPD agar segera melaksanakan sidang di tingkat Distrik.
Wakapolres Puncak Jaya mengungkapkan pihaknya telah melaksanakan segala upaya untuk mempercepat pengambilan keputusan oleh PPD di tingkat Distrik.
Aparat keamanan telah melakukan razia berskala besar selama beberapa hari, namun hasilnya belum signifikan karena masih banyak sekali sajam yang beredar di kota.
“Pihaknya berharap agar KPU sebagai penyelenggara utama tetap standby di Kantor KPU, kebanyakan masyarakat datang untuk meminta penjelasan, namun jika jawaban tidak ada karena anggota KPU tidak berada di tempat, maka hal itu dapat memicu aksi dan emosi masyarakat,”harap wakapolres.
Pemerintah Daerah bersama TNI-POLRI tetap saling berkolaborasi untuk menciptakan situasi yang aman, nyaman dan kondusif di Puncak Jaya.
Pada momentum yang sama, Komisioner KPU Puncak Jaya Merkius Wonda mengatakan telah menyurat ke PPD, namun sampai saat ini belum ada respon. “Kami telah menyurat kepada PPD secara khusus kepada 4 (empat) Distrik untuk dilakukannya pengambilan keputusan suara, namun sampai saat ini belum ada respon positif. oleh sebab itu melalui pembentukan TIM Percepatan ini untuk turun langsung menjemput paksa agar segera diserahkan ke KPUD.”imbuhnya.
Dirinya juga meminta kepada pihak aparat keamanan jika memang ada aktor atau caleg yang memperkeruh suasana, agar dapat diamankan sementara waktu.
Hasil rapat terkait dengan kesiapan pelaksanaan pengamanan sidang pleno di Kabupaten Puncak Jaya sudah di anggap Antisipatif dan sudah disiapkan sesuai dengan Prosedur Keamanan baik dari Polri maupun TNI, terkait personil dan titik ploating yang telah ditentukan, serta diharapkan semua Personil dapat bertanggung Jawab.
Usai rapat, 4 Tim yang telah dibentuk langsung turun ke Lapangan untuk menjemput logistik kotak suara ke Distrik yang sampai saat ini belum menyetor kotak suara ke KPU atau belum menyelesaikan pemungutan suara di tingkat Distrik.(*)
