RAJA AMPAT-Kegiatan FGD (Focus Group Discussion) Dalam Rangka Sinergitas Pembentukan Lumbung Sosial Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2023 kerjasama Balai Besar Kementerian Sosial RI Regional VI Jayapura dan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.
Kegiatan ini dilaksanakan di ruang rapat Kantor Bupati Raja Ampat pada Rabu (11/10) yang dihadiri oleh Sekda Kabupaten Raja Ampat, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Raja Ampat, Kepala Balai Besar Kementerian Sosial RI Regional VI Jayapura, Ketua Klasisi GKI Raja Ampat, Kepala Distrik, dan Perwakilan Adat.
Kepala Balai Besar Kemensos RI Regional VI Jayapura, Jhon Mempioper mengatakan latar belakang pentingnya proyek ini adalah karena wilayah kerja Balai Besar Kemensos RI Regional VI karena dibeberapa wilayahnya memiliki posisi strategis secara geografis, resiko bencana tinggi yakni Papua – Maluku rawan bencana gempabumi, tsunami dan lainnya, bencana bukan saja dari bencana alam ada juga bencana non alam yakni bencana sosial.
Dengan latar belakang tersebut dibutuhkan langkah strategis yakni pelayanan darurat bagi korban bencana, perlu disikapi dalam rangka meminimalisir resiko munculnya berbagai permasalahan sosial lain pasca bencana seperti konflik sosial dan keterlantaran, percepatan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana, pembentukan lumbung sosial di 4 Provinsi DOB di Tanah Papua termasuk Kabupaten Raja Ampat. Lumbung sosial juga mempercepat dan memangkas waktu tempuh distribusi logistik bantuan korban bencana sehingga lebih cepat.
Ia mencontohkan alasan pentingnya lumbung sosial ini adalah guna menghadari seperti cuaca Ekstrim yang pernah terjadi di Kabuapten Puncak Provinsi Papua Tengah pada bulan Juni 2023, dimana Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan kondisi geografis letak daerah yang sangat tinggi dengan suhu yang sangat dingin menjadi penyebab utama terjadinya kelaparan. Selain itu, Jokowi mengakui bahwa isu keamanan menjadi salah satu hambatan untuk mengatasi kasus kekeringan dan kelaparan yang terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah.
Tujuan dan Manfaat lainnya untuk Organisasi Adaptif Meningkatkan peran BBPPKS Kementerian Sosial RI Regional VI Jayapura dalam pelaksanaan tugas multi layanan.
Membantu pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota khususnya di 4 Provinsi Daerah Otonom Baru (DOB) di Tanah Papua termasuk Kabupaten Raja Ampat dalam aspek Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi terkait lamanya waktu respon distribusi pemenuhan kebutuhan dasar (bufferstock/logistik) bagi korban bencana.
Mengurangi risiko melampaui periode kritis (golden times) untuk mendapatkan pertolongan kemanusiaan dimana bila ada lumbung sosial akan mempermudah akses percepatan pemberian bantuan.
Tujuan Jangka Pendek Terlaksananya FGD (Focus Group Discussion) desain model pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana Lumbung Sosial di 4 Provinsi DOB Studi literatur terkait lumbung Sosial lebih khusus di Kabulaten Raja Ampat seperti yang telah dilaksanakan.
“Lumbung sosial ini penting sekali dalam rangka antisipasi respon bencana bagi korban bencana yang terjadi di Papua seperti bencana alam banjir, longsor dan bahkan bencana non alam yang sering terjadi dibeberapa tempat ,”Ungkap Jhon.
Oleh sebab itu pihaknya bentuk tim eksternal lumbung sosial dinilai sangat penting dengan dukungan tik eksternal yakni TNI/Polri, Basarnas dan Lembaga gereja seperti Keuskupan Katolik, GIDI dan Sinide GKI.
Sementara itu Sekda Kabupaten Raja Ampat Dr. Yusuf Salim M.Si menyambut baik FGD yang dilaksanakan oleh Balai Besar Kementerian Sosial RI Regional VI Jayapura dan berharap dapat menentukan tempat lumbung sosial melalui FGD yang tengah dilakukan sehingga jika ada bencana bantuan kebutuhan dasar tersebut nantinya dapat disalurkan dengan cepat dan tepat.
“Atas nama pemerintah daerah kami menyambut baik rencana lumbung sosial dari Kementerian Sosial dan kali ini telah dilaksanakan FGD untuk menentukan tempat dan mekanisme lumbung sosial tersebut nantinya,”Tegasnya.
Dirinya mengatakan dengan adanya lumbung sosial sangat membantu pemerintah daerah Raja Ampat dalam mengantipasi bencana alam dan sosial yang terjadi diwilayahnya.
“Apa yang digagas oleh Kementerian Sosial kali ini sangat baik guna mengantisipasi dampak terjadinya bencana di Raja Ampat dan memperpendek penyaluran bantuan saat adanya bencana,”Pungkasnya.(gin)
