DEIYAI – PJ Gubernur Papua Tengah, DR. Ribka Haluk, S.Sos., MM meminta kepada Aparatur Sipil negara (ASN) dan TNI Polri untuk netral dalam jalannya proses tahapan pemilihan umum presiden dan legislatif serta pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024.
Hal itu disampaikan PJ Gubernur Papua Tengah, DR. Ribka Haluk, S.Sos., MM dalam dialog bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai bersama unsur masyarakat, saat berkantor di Wagete Ibukota Kabupaten Deiyai dengan tema Mama Gubernur Berkantor di 8 kabupaten Provinsi Papua Tengah, Selasa (1/8/2023).
Mama Ribka Haluk menjelaskan dalam kunjungannya di 8 kabupaten, salah satu fokus yang ingin diketahuinya adalah kesiapan agenda besar demokrasi pemilihan presiden, legislatif dan pemilihan kepala daerah serentak yang akan berlangsung tahun 2024. Lantaran ini adalah hajatan nasional tentu saja semua elemen masyarakat akan terlibat dan ikut bertanggungjawab terhadap kelancaran dan kesuksesan proses demokrasi dalam kelangsung kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Kita akan berdiskusi dan mengevaluasi pelaksanaan pemilu di masing-masing daerah. Sehingga dengan bekal pelaksanaan pemilu sebelumnya, untuk bisa diperbaiki dan disempurnakan di Tahun 2024,” tuturnya.
Mantan PJ Bupati Yalimo itu menegaskan pemerintah daerah Deiyai dan TNI Polri serta masyarakat harus mengambil peran penting dalam meningkatkan stabilitas keamanan yang saat ini sudah sangat baik dari kabupaten lain di Provinsi Papua Tengah.
“Saya sangat bahagia tinggal disini, orangnya baik dan ramah-ramah dan tingkat kejahatannya rendah. Akan tetapi kita tidak boleh lengah akan situasi ini, karena kedepan kita akan menghadapi pemilu 2024 dan diharapkan para pemangku kepentingan harus tetap profesional dalam bekerja, nah ini merupakan salah satu tantangan terbesar untuk kita pemerintah,” katanya.
“Pemilu kali ini, sedikit berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Kalau sebelumnya masing-masing daerah melakukan pemilu sendiri, hanya pemilihan Presiden dan Pileg yang berbeda. Tapi kali ini akan dilakukan serentak. Nah ini perlu mendapat perhatian bagi kita,” ujarnya.
Mama Ribka Haluk yang juga pernah menjabat PJ Bupati Mappi menegaskan, agar seluruh ASN untuk netral dan tidak ikut-ikutan kepada para pelaku politik.
“Mama ingatkan ASN harus tetap netral. Tidak ikut-ikutan, tidak terprovokasi dan tidak memberikan sumbangan kepada salah satu kandidat. Jadi saya tegaskan kita harus tetap netral dan fokus bekerja melayani rakyat,” tegasnya.
Ia menambahkan khusus untuk TNI dan Polri, secara undang-undang jelas jelas tidak memiliki hak pilih, sehingga diharapkan agar benar-benar netral dan bekerja untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat pada saat pesta demokrasi berlangsung, walau istri dan keluarganya memiliki hak politik baik sebagai pelaku politik maupun hak memilih.
“Perlu saya ingatkan bahwa ASN memang memiliki hak suara berbeda dengan TNI Polri, akan tetapi diharapkan kita tetap akan netral. Tetapi diberikan kesempatan untuk tetap memberikan hak pilihnya sesuai dengan keinginannya kepada paslon yang menurutnya layak membangun daerahnya,” paparnya.
Mama Ribka Haluk berpesan kepada ASN yang ingin menjadi kepala daerah atau berpolitik untuk bersikap, sebab undang-undang menyebutkan ASN harus mengundurkan diri apabila berkeinginan berpolitik.
“Saya tidak menolak apabila ada ASN yang ingin menjadi Bupati dan Wakil Bupati atau menjadi anggota DPRD, tetapi harus mengundurkan diri. Kita boleh mencalonkan diri tetapi harus mengundurkan diri itu adalah aturan,” katanya.
Ia mengingatkan, dari pengalaman dan pengamatannya banyak pejabat ekselon II dan III dicopot dari jabatannya imbas ikut-ikutan dalam kelompok-kelompok politik dan mendukung salah satu kandidat. Sehingga diharapkan hal itu tidak terjadi di Provinsi Papua Tengah.
“Mama harap kita di Deiyai tidak seperti itu dan ini juga berlaku bagi seluruh kabupaten di Papua Tengah, jangan ada pejabat SKPDnya ikut-ikutan membantu berpolitik. Berikan ruang bagi para calon kandidat untuk menyampaikan visi misinya dan serahkan masyarakat yang menilainya,” katanya.
“Lalu jangan takut kehilangan jabatan, percayalah apabila kita mampu bekerja dengan baik dan memiliki skil yang mempuni, siapapun kepala daerahnya, masti akan menggunakan kita sebagai pejabat yang membantunya. Kita harus tetap netral. Dan siapa pun yang kedepan dipilih oleh rakyat, kita sebagai ASN harus tetap loyal dan patuh,” imbuhnya.
Terakhir Mama Ribka Haluk menuturkan pencoblosan akan berlangsung Februari 2024, maka dari itu kepada bupati untuk 40 persen persiapan pemilu 2024 di tahun ini sudah benar-bernar terjadi termasuk anggarannya. Sehingga 2024 sisa 60 persen anggarannya bisa dilakukan.
“Bagaimana caranya, maka kepala daerah dan DPRD sudah harus menyusun APBD 2024 harus selesai di bulan November atau Desember 2023. Sehingga Januari DPA sudah ada di SKPD masing-masing dan pada saat pemberian hibah kepada KPUD dan Bawaslu sudah tersedia anggarannya, ini adalah siasat-siasat yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah,” tutupnya.(gin)
