JAYAPURA – Penjabat Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S.Sos., MM turun tangan langsung untuk mengatasi konflik demo berujung anarkis di Kabupaten Nabire. Dimana aksi demo yang terjadi pada tanggal 5 April 2024 lalu berujung pembakaran rumah warga, rudupaksa dua wanita dan aksi pemalangan jalan.
“Kondisi di Papua Tengah terlebih khusus di Kabupaten Nabire saat ini aman dan terkendali. Kejadian aksi demo tanggal 5 April yang berujung anarkis itu hanya terjadi di 1 titik saja. Saat itu kami langsung mengambil langkah-langkah cepat untuk meredamnya bersama aparat keamanan dan Forkopimda,” ungkap Ribka Haluk saat menggelar konfrensi pers, Selasa (9/4/2024).
Ribka Haluk mengatakan saat aksi demo berlangsung, ia sebenarnya ingin menemui langsung para pendemo, akan tetapi demo tersebut sudah mengarah kepada anarkis, sehingga aparat keamanan mencegahnya.
“Akan tetapi begitu kami mendapatkan informasi ada masyarakat sipil menjadi korban dari pada aksi demo itu, saya mengajak seluruj jajaran dan Forkopimda serta Majelis Rakyat Papua Tengah untuk melihat konridi korban,” jelasnya.
Ribka Haluk menjelaskan di rumah sakit ditemukannya ada 2 orang wanita mendapat perlakuan tidak sepantasnya (rudupaksa) dan seorang anak kecil luka-luka akibat diduga kena lemparan batu. Saat itu juga ia memerintahkan pihak rumah sakit agar memberikan perawatan medis secara maksimal.
“Saat itu juga saya perintahkan agar korban ditangani secara maksimal hingga sampai pendampingan teraumanya. Lalu kami juga memberikan santunan. Dan saat ini ke 3 korban telah diperbolehkan pulang dan akan terus kami dampingi, hingga kembali pulih,” jelasnya.
Begitu juga dengan rumah warga bernama Sulistino di Jalan Jayanti yang diketahui dibakar oleh sekelompok orang telah ditangani oleh Pemprov Papua Tengah dengan memberikan santunan dan perbaikan rumah senilai Rp 500 juta. Lalu pemerintah juga menghimbau masyarakat untuk kembali menjalani aktivitas seperti biasa.
“Begitu juga dengan adanya korban jurnalis yang diduga mendapat intimidasi dari aparat kepolisian, kami sudah panggil Kapolres untuk mendapat klarifikasi. Informasi dari Kapolres disampaikan kepada saya bahwa kejadian itu miskomunikasi dilapangan. Akan tetapi persoalan ini telah diselesaikan,” pungkasnya.
Ribka Haluk menambahkan Pemprov Papua Tengah selalu siap menerima masyarakat dalam menyampaikan informasi. Ia berharap agar siapa pun yang menyampaikan apirasi tidak melanggar hak asasi masyarakat umum.
“Kami bukan anti demokrasi. Silahkan datang dan penuhi syarat saat menggelar aksi unjuk rasa. Dan yang terpenting jangan kita menyuarakan pelanggaran HAM, tetapi kita juga melanggar HAM,” tandasnya.
Sementara itu Ketua Komnas HAM Papua Frits Ramandey mengapresiasi langkah-langkah cepat yang dilakukan Pj Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk, yang sigap dan cepat untuk meredam konflik atau kericuhan termasuk penanganan terhadap para korban.
Selain itu ia juga menyambut baik adanya niat dari Pemrov Papua Tengah untuk duduk bersama Forkopimda untuk menyikapi situasi di Papua Tengah, yang mana ada beberapa kabupaten terjadi konflik berkepanjangan.
“Ini adalah contoh yang harus ditiru oleh pempimpin atau kepala daerah di Tanah Papua. Memang seharusnya ketika terjadi konflik atau keributan pemimpinnya harus langsung turun tangan, untuk meredam konflik. Saya belum pernah melihat kepala daerah di Tanah Papua yang seperti ini, kami apresiasi langkah-langkah yang dilakukan Ribka Haluk,” pungkasnya.
