MULIA-Sebagai salah satu bentuk perhatian terhadap nasib generasi muda Puncak Jaya, Tim Pencari Kerja Kabupaten Puncak Jaya (Pencaker Puja) melakukan aksi Demo damai bersama perwakilan 27 Distrik dan 302 Kampung mendatangi Kantor Bupati Puncak Jaya untuk menyampaikan aspirasi, Senin (3/6).
Massa ditemui langsung oleh Pj. Bupati Puncak Jaya Dr. Tumiran, S.Sos, M.AP yang didampingi Pj. Sekda Yubelina Enumbi, SE, MM,Asisten II SETDA Esau Karoba, S.Pak, M.Si dan Forkopimda Puncak Jaya di Halaman Kantor Bupati Puncak Jaya Pagaleme.
Dari pamflet dan orasi, massa yang telah berkumpul dari Kota Lama dan alun-alun langsung meringsek masuk ke Halaman Kantor Bupati guna menemui Pimpinan Daerah.
Massa berharap Pemda memperhatikan porsi penerimaan CPNS Tahun 2024 harus ditambah serta 100% harus berasal dari Orang Asli Papua (OAP) khususnya Orang Asli Puncak Jaya dan menolak pendaftar dari luar Puncak Jaya.
Mika Wanena selaku Ketua Orasi demo meminta pemerintah daerah meneruskan aspirasi aksi ini kepada bapak Presiden RI dan Wakil Presiden RI. “Kami harap agar pemerintah pusat menambahkan kuota penerimaan CPNS Puncak Jaya ini kalo boleh sebanyak 5000 formasi peserta” Ujarnya. Dari jumlah kuota sebanyak 1. 246 formasi masih sangat sedikit menurut Pencaker.
Dalam aksi damai tersebut, Forum Pencaker menyerahkan simbol tanda penyampaian aspirasi dan perjuangan. “Dimana kami berikan bapak Pj. Bupati dan Ibu Pj. Sekda panah dan bolpoin. Ini ilustrasikan anak pana dan satu bua bolpoin sebagai simbol untuk kemajuan harus dengan pendidikan sebaliknya jika tidak maka Puncak Jaya akan tetap kemunduran.”jelasnya.
Wanena menyerahkan bolpoin dan anak panah disaksikan semua hadirin dan Forkopimda serta sejumlah ASN yang hadir memenuhi Halaman Kantor Bupati.
“Anak panah yang artinya dulu disini tempat peperangan dan bolpoin artinya damai pemerintah masuk ke wilayah kabupaten puncak jaya oleh karena itu” tambahnya.
Dalam kesempatan berbeda dijumpai wartawan Ia meminta pemerintah pusat juga dapat mengupayakan kebijakan khusus masyarakat Kabupaten Puncak Jaya saat ini yang sudah memasuki batas usia. Ia juga menambahkan bahwa secara aturan memang jelas yang diutamakan adalah kompetensi dan syarat lainnya, akan tetapi untuk membangun Puncak Jaya akan tidak berharap agar pendekatan yang dilakukan jangan lewat aturan tetapi afirmasi.
“Khususnya kami yang berusia sampai dengan usia 36 atau 37 Tahun, maka ia meminta mempercepat melakukan pengangkatan CPNS” ucap Wanena.
Menurutnya hal ini juga, merupakan imbas dari carut marut penerimaan CPNS tahun sebelumnya yang sering tertunda akibat sejumlah persoalan.
Dalam aksi damai tersebut, pimpinan daerah mendengarkan secara langsung aspirasi dan penyampaian daei berbagai pihak terkait persoalan yang ingin disampaikan. Hal ini juga disambut baik oleh Pimpinan Daerah bersama jajaran dengan mencatat sekaligus menerima aspirasi yang dikemukakan.
Penyerahan simbol anak panah dan balpoin diterima langsung Pj.Sekda Yubelina Enumbi. Pj. Sekda menyampaikan “Saya terima Balpoin artinya damai dan bukan panah. Kami tidak mau masyarakat saya perang. Kami mau Kabupaten Puncak Jaya harus damai” Tegas Yubelina.
Dalam kesempatan tersebut Pj. Bupati menyampaikan arahan bahwa Negara Indonesia adalah negara demokratis yang menerima segala masukan dan aspirasi yang sudah diatur UU. Adapun soal Kuota adalah kewenangan pemerintah pusat dan bukan kewenangan Pemerintah Daerah.”Jelasnya.
Pj. Sekda kembali mengimbau agar massa tidak anarkis dan tetap berdoa agar segala usulan dapat diterima oleh pusat. “Kami akan mengupayakan” tutup Pj. Sekda.
Selepas aksi damai, massa membubarkan diri dengan tertib dan situasi kembali aman dan damai. (Imanus)
