NABIRE- Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyelenggarakan rapat koordinasi Gubernur, Bupati, dan Forkopimda Se-Papua Tengah tahun 2024, dengan tema “Sinergitas Provinsi Papua Tengah dan seluruh pemangku kepentingan untuk menyukseskan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024, program strategi daerah dan nasional dalam mewujudkan Papua Tengah sehat, cerdas dan Produktif”.
Kegiatan ini dilaksanakan di aula kantor Gubernur Provinsi Papua Tengah, dibuka oleh ibu Gubernur Provinsi Papua Tengah Dr. Ribka Haluk, S.Sos., MM dan didampingi Wakapolda Papua Brigjen Petrus Patrige Rudolf Renwarin, Kasdam XVII/Cendrawasih Brigrjen Hariyanto, Ketua KPUD Provinsi Papua Tenga Jennifer Darling Tabuni, Ketua Bawaslu Markus Madai, Forkopimda Papua Tengah dan 8 Bupati Se-Papua Tengah, Senin (29/1/2024).
Penjabat Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S.Sos., MM mengatakan pelaksanaan Pemiluhan Umum (Pemilu) Tahun 2024 tinggal menghitung hari yakni 16. Hal ini merupakan momen besar dan bersejarah yaitu pesta demokrasi atau Pemilu yang dilaksanakan secara serentak di seluruh pelosok wilayah Indonesia.
“Secara khusus bagi Provinsi Papua Tengah yang merupakan daerah otonomi baru (DOB), hal ini merupakan pesta demokrasi pertama yang dilaksanakan bersama-sama dengan Provinsi-provinsi di Indonesia,” katanya.
Ribka Haluk menjelaskan rapat koordinasi tingkat daerah yang dilaksanakan hari ini untuk memastikan kesiapan seluruh penyelenggara yang terlibat dalam Pemilu Tahun 2024. Ia pun berharap agar seluruh kepala daerah dapat memaparkan kesiapan daerah dalam melaksanakan tahapan Pemilu termasuk dari sisi pengalokasian anggaran.
“Kami memiliki catatan seperti Kabupaten Intan Jaya dan Mimika belum melakukan evaluasi APBD. Lalu Dogiyai belum melakukan konsultasi ke Kemendagri. Kemudian Nabire dan Puncak Jaya telah dilakukan evaluasi dan sudah terbit SK Gubernur tentang hasil evaluasi sehingga dapat segera melakukan perbaikan atas hasil evaluasi. Sedangkan untuk Paniai, Puncak dan Deiyai kami berikan evaluasi karena sudah terbit Perda dan Perkada APBDnya,” tuturnya.
Melalui rapat ini, Ribka Haluk juga ingin mendapatkan informasi kesiapan logistik Pemilu, kesiapan TPS dan kesiapan Bawaslu dalam mengantisipasi terjadinya pelanggaran Pemilu. Kemudian ia juga mengharapkan agar TNI-Polri memaparkan Analisa ancaman, gangguan, gambatan dan tantangan serta menjelaskan standar operasi bantuan kemanan hingga regulasi netralitas TNI-Polri.
“Saya mengharapkan seluruh kepala daerah dapat memaparkannya dengan baik, termasuk Dandim, Kapolres, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu. Sehingga apa pun, ketika terdapat hambatan dan masalah dalam tahapan Pemilu, bisa segera kita atasi,” tegasnya.
Ribka Haluk juga menyampaikan diluar agenda kesiapan Pemilu, terdapat program proritas nasional yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten. Dimana ia ingin setiap kepala daerah dapat menyampaikan bagaimana mengatasi stunting yang secara nasional di targetkan Tahun 2024 angkanya turun menjadi 14 persen.
Kemudian Ribka Haluk juga ingin agar penanganan kemiskinan ekstrim yang secara nasional di targetkan Tahun 2024 angkanya turun menjadi 0 persen, serta tingkat kemiskinan yang ditargetkan turun ke kisaran 7,5 persen.
”Penanganan tingkat kemiskinan terbuka yang secara nasional di targetkan Tahun 2024 angkanya turun menjadi 5,7 persen hingga 5v persen. Kemudian penanganan inflasi daerah yang terukur sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah,” katanya.
Disampaikannya 4 program prioritas nasional di daerah tersebut perlu dipaparkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Se-Provinsi Papua Tengah, yang menjelaskan seperti apa langkah konkrit yang dilakukan kepada masyarakat.
“Terakhir, secara khusus kepada seluruh penyelenggara pemilu (Pemda, KPU, Bawaslu, TNI dan Polri) dapat menggambarkan secara utuh kendala – kendala di lapangan guna mensukseskan agenda-agenda diatas untuk didiskusikan pada rapat koordinasi yang dilaksanakan hari ini,” tutupnya.
