NABIRE-Pj Sekda Provinsi Papua Tengah Anwar Harun Damanik S.STP. MM menyambut baik pembentukan lumbung sosial yang akan ditempatkan di Kabupaten Nabire dan Dogiyai Provinsi Papua Tengah dalam rangka mengantisipasi bila terjadinya bencana alam ataupun bencana sosial. Bahkan kedepan demi pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam ataupun bencana sosial hendaknya lumbung sosial ada disetiap Kabupaten di Provinsi Papua Tengah.
Hal ini ditegaskannya setelah melaksanakan pertemuan dengan Kepala Balai Besar Kementerian Sosoal Republik Indonesia Regional Papua – Maluku Jhon H. Mempioper di ruang rapat Sekda Provinsi Papua Tengah, Selasa (24/10/2023).
“Pertama kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan dari Balai Besar Kemensos RI regional VI Papua – Maluku dan kami telah berkomunikasi urgensi dari harus adanya lumbung sosial dalal rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat bila terjadinya bencana alam ataupun bencana sosial,”Ungkapnya.
Ia menambahkan pembentukan lumbung sosial di Kabupaten Nabire dan Dogiyai yang mana keduanya adalam pintu masuk di Provinsi Papua Tengah seperti Deyai, Dogiyai, Paniai dan Intan Jaya dan pintu masuk kedua itu ada Timika yang menuju Kabupaten Puncak dan Puncak Jaya.
Ia melihat pemilihan Kabupaten Dogiyai juga tepat karena beberapa waktu belakangan terus terjadi konflik sosial yang banyak masyarakat menjadi korban. “Kami sangat semlnang dan berharap nantinya ada disetiap Kabupaten Lumbung Sosial ini sehingga begitu ada bencana dapat langsung teratasi dengan baik,”Katanya
Lebih jauh Ia menjelaskan bahwa daerahnya memamg sering terjadi bencana alam dan bencana sosial seperti Puncak yang terjadi hujan es, dan Kabupaten Lainnya rawan konflik atau bencana sosial apalagi menjelang pemilu yang sangat rentan terhadap konflik.
“Tahun depan itu kita mengalami kondisi dampak sosial yang akan meningkat tajam yang diakibatkan konsentrasi pemilu baik pemilihan legislatif, presiden dan pilkada sehingga sangat rawan konflik dan kita berharap ini tidak ada masyarakat menjadi korban. Namun bila ada korban maka itu menjadi kewajiban kita pemerintah dalam memberikan bantuan sehingga bila ada lumbung sosial di setiap kabupaten maka akan sangat membantu,”Tegasnya.
Anwar menambah dengan ada lumbung sosial yang bekerja sama dengan Kementerian terkait, Provinsi dan Kabupaten maka bisa bergetak cepat memenuhi kebutuhan dasar saat konflik yang korbannya masyarakat maka kebutuhan dasarnya vepat terpenuhi.
“Sekali lagi terima kasih banyak dan kami berharap ini bukan hanya jangka pendek, namun jangka panjang dan saya percaya ini harus berjalan disetiap kabupaten maka kita tidak akan lagi dengar ada masalah kelaparan dan sebagainya. Kerja sama ini harus kita pelihara dengan baik,”Pungkasnya.
Sementara itu Kepala Balai Besae Sosial Republik Indonesoa Regional VI Papua Maluku Jhon H. Mempioper berterima kasih kepada Pemprov Papua Tengah dalam hal ini Pj Sekda Provinsi Papua Tengah yang telah menyambut baik pembentukan lumbung sosial di Nabire dan Dogiyai.
Latar belakang pentingnya proyek ini adalah karena wilayah kerja Balai Besar Kemensos RI Regional VI karena dibeberapa wilayahnya memiliki posisi strategis secara geografis, resiko bencana tinggi yakni Papua – Maluku rawan bencana gempabumi, tsunami dan lainnya, bencana bukan saja dari bencana alam ada juga bencana non alam yakni bencana sosial.
Dengan latar belakang tersebut dibutuhkan langkah strategis yakni pelayanan darurat bagi korban bencana, perlu disikapi dalam rangka meminimalisir resiko munculnya berbagai permasalahan sosial lain pasca bencana seperti konflik sosial dan keterlantaran, percepatan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana, pembentukan lumbung sosial di 4 Provinsi DOB di Tanah Papua termasuk Kabupaten Nabire dan Dogiyai. Lumbung sosial juga mempercepat dan memangkas waktu tempuh distribusi logistik bantuan korban bencana sehingga lebih cepat.
Ia mencontohkan alasan pentingnya lumbung sosial ini adalah guna menghadari seperti cuaca Ekstrim yang pernah terjadi di Kabuapten Puncak Provinsi Papua Tengah pada bulan Juni 2023, dimana Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan kondisi geografis letak daerah yang sangat tinggi dengan suhu yang sangat dingin menjadi penyebab utama terjadinya kelaparan. Selain itu, Jokowi mengakui bahwa isu keamanan menjadi salah satu hambatan untuk mengatasi kasus kekeringan dan kelaparan yang terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah.
Tujuan dan Manfaat lainnya untuk Organisasi Adaptif Meningkatkan peran BBPPKS Kementerian Sosial RI Regional VI Jayapura dalam pelaksanaan tugas multi layanan.
Membantu pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota khususnya di 4 Provinsi Daerah Otonom Baru (DOB) di Tanah Papua termasuk Nabire dan Dogiyai dalam aspek Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi terkait lamanya waktu respon distribusi pemenuhan kebutuhan dasar (bufferstock/logistik) bagi korban bencana.
Mengurangi risiko melampaui periode kritis (golden times) untuk mendapatkan pertolongan kemanusiaan dimana bila ada lumbung sosial akan mempermudah akses percepatan pemberian bantuan.
“Lumbung sosial ini penting sekali dalam rangka antisipasi respon bencana bagi korban bencana yang terjadi di Papua seperti bencana alam banjir, longsor dan bahkan bencana non alam yang sering terjadi dibeberapa tempat ,”Pungkas.(gin)
