NABIRE – Penjabat Gubernur Papua Tengah, DR. Ribka Haluk, S.Sos., MM membuka Musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045. Ia menginginkan penyusunan draf RPJPD lahir dari aspirasi masyarakat.
Musyawarah RPJPD itu dilaksanakan di Aula Kantor Gubernur Papua Tengah, Senin (13/5/2024). Turut hadir dalam pelaksanaan Musrembang tersebut seluruh pejabat SKPD dilingkungan Provinsi Papua Tengah dan para Kepala Bappeda di 8 Kabupaten Se-Provinsi Papua Tengah.
PJ Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk menegaskan dalam proses pelaksanaan rangkaian Musyawarah RPJPD 2025-2045 ini harus mampu menghadirkan proses perencanaan pembangunan yang efisien, efektif, partisipatif dan akuntabel sehingga bermuara pada tercapainya perencanaan yang semakin berkualitas.
“Pelaksanaan Musrenbang ini sangat penting karena merupakan bagian dari tahapan penyusunan RPJPD tahun 20225-2045 yang akan ditetapkan pada awal bulan Agustus 2024. Penyusunan RPJPD Papua Tengah harus diselaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045,” tegasnya.
Ia berharap agar draf dokumen RPJPD memiliki kualitas yang baik serta melibatkan aspirasi dari masyarakat dan melihat program yang telah ditetapkan pemerintah pusat secara nasional.
“Kita harus melibatkan masyarakat dalam menyusun RPJPD. Tidak boleh maunya pejabat SKPD, karena yang akan merasakan manfaatnya adalah masyarakat. Kita juga tidak boleh lupa 2045 kita masuk bonus demografi, sehingga kita harus mempersiapkan SDM yang bekualitas, hal ini juga selaras dengan RPJPN,” lugasnya.
Adapun Provinsi Papua Tengah telah merancang visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2045 yaitu terwujudnya Papua Tengah yang adil, berdaya saing, maju dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan visi itu, telah ditetapkan 8 misi Provinsi Papua Tengah.
“Pertama mewujudkan transformasi sosial dengan memantapkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia. Dua mewujudkan transformasi ekonomi dengan pemberdayaan ekonomi lokal. Tiga mewujudkan transformasi tata kelola dan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik. Empat memantapkan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum serta stabilitas daerah,” katanya.
“Lima memantapkan ketahanan sosial, budaya dan ekonomi yang berkelanjutan. Enam mewujudkan pembangunan wilayah yang adil dan merata dengan meningkatkan aksesibilitas infrastruktur wilayah. Tujuh mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, terutama pembangunan daerah tertinggal, terdepan, terluar dan tertentu. Dan delapan mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah,” lanjutnya.
Ribka Haluk berharap agar pihak akademisi bersama Staf Ahli Gubernur serta Bappeda untuk membeda 8 misi yang telah ditetapkan. Ia berharap ada masukkan ke pemerintah apakah 8 misi tersebut selaras dengan tema Musrembang dan sudah menyangkut hajat hidup orang banyak.
“Yang pastinya keberhasilan pembangunan Provinsi Papua Tengah merupakan perwujudan dari visi Provinsi Papua Tengah yang harus didukung dengan komitmen dan kepemimpinan pemerintah provinsi yang kuat dan demokratis serta konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah provinsi,” pungkasnya.
