NABIRE – Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Pekerjaan Umum, dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar rapat koordinasi (rakor) monitoring dan evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang jalan dengan tahun anggaran 2024 di Aula Hotel Adamant, Nabire, Papua Tengah, Selasa, (8/10/2024).
Turut hadir dalam Rakor ini Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (PFID) Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, dan Rakyat (PUPR), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA), Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura dan Wamena, Kepala PUPR Papua Tengah, serta seluruh peserta rapat koordinasi monitoring dan evaluasi DAK bidang jalan.
Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan, SDM dan Pengembangan Otsus, Ukkas S.Sos., M.KP, yang hadir mewakili Pj Gubernur Papua mengatakan, kegiatan ini merupakan yang pertama kali dilaksanakan di Papua Tengah dengan tujuan untuk meningkatkan koordinasi dan efektivitas dalam pengelolaan DAK Fisik , khususnya dibidang jalan.
“Sosialisasi ini dilaksanakan berdasarkan surat edaran Menteri PUPR RI, nomor 17/SE/M/2023, dan ini kali pertama,” kata Ukkas.
Menurutnya, dengan adanya evaluasi langsung dari kementerian, seluruh pemangku kepentingan dapat memastikan bahwa setiap program yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan sasaran, serta dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Papua Tengah.
“Kami sangat mengharapkan masukan dan arahan dari para narasumber kepada dinas pupr, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, agar kegiatan ini ke depan dapat berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Papua Tengah khususnya pada bidang pembangunan,” mengungkapkannya.
Dirinya juga meminta, para peserta, khususnya dari Dinas PUPR provinsi dan kabupaten, diharapkan untuk selalu menjaga koordinasi, dan kolaborasi, terutama dalam rangka monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan ini di lapangan karena, Papua Tengah dinilai mendapatkan tantangan besar dalam membangun fondasi infrastruktur yang kuat .
“Tetapi saya yakin, melalui rapat ini, kita semakin memahami, kebutuhan dan prioritas pembangunan jalan, dan jembatan yang menjadi akses vital di wilayah kita, sehingga dapat mendukung mobilitas dan meningkatkan perekonomian masyarakat Papua Tengah,” tegasnya.
Hal yang sama juga disampaikan Plt Kadin PUPR Provinsi Papua Tengah, Bernard Sitorus. Ia berharap, rakor ini dapat memperkuat energitas antara Pemerintah Pusat dan daerah dalam melakukan pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat di Provinsi Papua Tengah
“Saya berharap, melalui kegiatan ini, kita dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, sehingga mekanisme pelaksanaan kegiatan DAK, dapat berjalan dengan lancar, sesuai aturan yang telah ditetapkan,” tutupnya. (*)
