MULIA-Di jaman era digital mungkin internet banking bahkan mobile banking sudah menjadi hal lumrah oleh publik dalam melakukan transaksi non tunai. Sejalan dengan itu, fasilitas tersebut kini sudah mulai diterapkan di dunia pemerintahan yang penggunanya tidak lain adalah Kepala OPD dan bendaharawan. Setelah sukses dengan Qris Bank Papua kini Bank Papua sebagai Bank Daerah melangkah guna mempromosikan layanan bank lainnya, kali ini menyasar kantor pemda.
Bertempat di Kantor Dinas Kominfo digelar Sosialisasi dan diskusi terkait layanan Perbankan yakni Internet Banking Kantor serta Cash Management System (CMS) dari Bank Papua Cabang Mulia bersama OPD teknis dilingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya, Senin (13/05).
Hadir dalam sosialisasi tersebut Asisten Bidang Administrasi Umum selaku Plh. Sekda Ordianto Baruri, S.Pt didampingi Kepala Bank Papua Cabang Mulia Robert Lemauk bersama staf. Hadir pula Kepala Dinas Kominfo Akbar Fitrianto bersama Plh. Kepala BPKAD Ibu Maris Sattu dan Kasubbag Umum BPKAD Holvince Wonerengga.
Hal ini dilakukan sejalan dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 900/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam kaitan dengan INPRES Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang mengharuskan Daerah melakukan transaksi penerimaan dan pengeluaran daerah dengan instrumen APMK, Cek, bilyet, giro, uang elektronik dan sejenisnya seharusnya paling lambat 1 Januari 2018 secara bertahap dengan menetapkan kebijakan implementasi dan action plan.
Hal sejalan dengan kebijakan dan tindak lanjut pelaksanaan payroll gaji ASN secara kolektif melalui transaksi non tunai/transfer secara serentak beberapa waktu lalu kepada bendaharawan.
Kanca Bank Papua mengungkapkan bahwa kali ini pihaknya hadir untuk memberikan fasilitas layanan perbankan berupa internet banking. “Internet banking adalah salah satu layanan Bank Papua kepada SKPD untuk melakukan transaksi perbankan, pembayaran pajak, mengecek Rekening Giro/Saldo sampai transfer melalui genggaman/internet.” Ujarnya. Pihaknya juga menambahkan bahwa Layanan ini tentunya tidak serta merta harus digunakan wajib oleh OPD, namun sebagai alternatif /pilihan untuk memudahkan PA, bendahara. Kedepan pihaknya juga menambahkan bahwa nanti ada fitur penatausahaan keuangan di Aplikasi SIPD sehingga dapat terintegrasi dari perencanaan sampai ke proses pembayaran.
Ia menambahkan juga bahwa nantinya proses persetujuan/otorisasi Internet Banking juga bukan hanya dilakukan 1 orang tetapi bisa lebih dari 2 yang dapat menyetujui suatu tindakan transaksi. Sama halnya saat tandatangan Buku Cek giro yang diatas materai kini sesuai UU ITE, proses tersebut dapat dilakukan melalui aplikasi.
Terobosan ini disambut positif oleh Plh. Sekda dengan mendukung hal itu.” Mewakili Bapak Pj. Bupati yang saat ini sedang Dinas Luar dalam rangka Evaluasi Kinerja, saya mendukung hal ini sesuai petunjuk Pj. Bupati agar dapat dipersiapkan yang nantinya akan dimanfaatkan oleh Para Kepala OPD dan Bendahara Pengeluaran. Tetapi mengingat kami di Puncak Jaya masih sangat terbatas dari aspek infrastruktur jaringan internet dan pemahaman penggunaan Internet Banking oleh ASN maka harus dilakukan sosialisasi dan pendampingan secara intensif kepada OPD.” Jelas Ordianto.
Pihaknya juga masih akan melakukan perbaikan dan pendalaman dari draft Peraturan Bupati Puncak Jaya tentang transaksi non tunai sebagai regulasi pokok implementasi layanan tersebut. Menurutnya penting untuk dilakukan konsultasi lebih lanjut kepada Pj. Bupati guna mendapatkan pertimbangan dari beberapa pihak. “Hal ini masih akan dilaporkan kepada Bapak Bupati sekembalinya beliau khususnya dalam penyusunan regulasi Perbup. Apalagi ini sensitif soal tata kelola transaksi keuangan yang harus ada komitmen yang serius dari pimpinan sampai ke level staf. Saya minta agar Diskominfo ikut membantu memberikan literasi dan sosialisasi kepada ASN khususnya para Pimpinan OPD bendahara serta terus melakukan peningkatan kualitas jaringan akses internet di OPD” tambahnya.
Kepala Dinas Kominfo dalam kesempatan itu mengungkapkan apresiasi kepada Bank Papua yang OPD nya diharapkan bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai “OPD Pilot Project” layanan Internet Banking di Puncak Jaya.
“Kami berharap nantinya jika disetujui oleh pimpinan, layanan ini sangat membantu para bendahara tidak akan kesulitan mengantri lama di Costumer Service hanya sekedar mengecek saldo atau sekedar mencetak Rekening Koran yang dapat menghemat waktu para bendahara. Nantinya juga segala bentuk transaksi dan pembayaran kantor dapat melalui non tunai tanpa harus bertemu antara PA/PPK dan bendahara. Kedepan infrastruktur jaringan akan terus dilakukan peningkatan melalui jaringan tower 4G Bakti sebanyak 99 site yang sdh terpasang dan 35 on going. Selain itu Vsat Wifi Internet Bakti Aksi sudah terpasang dan aktif tersebar di seluruh OPD bahkan di tengah masyarakat” jelasnya.
Dalam sosialisasi diskusi awal tersebut, selaku Plh. Kaban BPKAD, Maris Y Sattu juga mengungkapkan bahwa hal ini sesuai dengan petunjuk Kepala BPKAD agar dapat diimplementasikan sesuai dengan ketentuan dan tertuang dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati dan MOU sebagai dasar jika nanti dalam audit, pihaknya memiliki dasar dan payung hukum yang jelas. Ia juga menekankan kepada Bank Papua pada aspek keamanan data nasabah dan pengguna layanan lebih protektif kedepannya.(*)
