MULIA- Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya Menggelar Rapat Koordinasi untuk mempercepat pelaksanaan pleno tingkat Kabupaten, bertempat di ruang rapat Pj.Bupati. Hal ini disebabkan akibat tahapan pleno ini kerap menjadi biang persoalan ditengah massa pendukung partai atau caleg tertentu.
Telah terhitung beberapa korban dari masyarakat pendukung terpaksa harus mendapatkan perawatan akibat saling serang saru sama lain.
Pada kesempatan itu, Ketua KPU Provinsi Papua Tengah Jeniffer Darling Tabuni, SE ikut mengatakan bahwa Pleno rekapitulasi tingkat KPU RI atau Tingkat Nasional telah dimulai dari tanggal 28 Februari sampai dengan 20 Maret, untuk Provinsi 19 Februari sampai dengan 10 Maret, sehingga kami berusaha untuk memaksimalkan pleno di Kabupaten Puncak Jaya segera dilaksanakan.
Dirinya mengungkapkan bahwa sampai saat ini baru 5 Distrik yang administrasinya sudah lengkap mulai dari model C sampai D, padahal dulu model C sudah sampai di TPS masing-masing, tetapi banyak yang hilang. “Kami berinisiatif untuk membantu dan didampingi oleh Kepala Distrik agar PPD mengisi form yang khusus, dengan harapan rekapitulasi sudah kelar paling lambat tanggal 5 Maret nanti,” ucapnya.
Ia mengakui bahwa Daerah Pegunungan terutama pada sistem noken sangat terlambat. “Kami berharap agar pada Tanggal 5 Maret KPUD bisa turun ke Nabire untuk melakukan Pleno Rekapitulasi tingkat Provinsi,”akunya.
Mengingat Kantor KPUD sangat terbuka, maka jika diizinkan, pleno tingkat Kabupaten akan dilaksanakan di Aula Sasana Kawonak demi menjaga dan menertibkan jalannya pleno agar dapat berjalan dengan aman, damai dan lancar.
Komisioner KPUD Puncak Jaya Merkius Wonda, mengungkapkan bahwa ada terdapat beberapa anggota PPD yang sampai saat ini mengaku belum paham cara mengisi berita acara.
Pada momentum yang sama, Ketua Bawaslu Puncak Jaya Marinus Wonda mengatakan “Kantor KPUD tidak dapat digunakan untuk melaksanakan pleno tingkat Kabupaten, kita ketahui bersama bahwa KPUD sangat terbuka dan jika dilaksanakan di GOR itu berdekatan dengan pemukiman masyarakat, jadi kami minta laksanakan di Aula Sasana Kawonak,” jelasnya.
Perlu diketahui bersama bahwa awal terjadinya konflik disebabkan oleh perolehan suara di lapangan terjadi karena ada aksi klaim mengklaim suara olwh sejumlah oknum sehingga menyebabkan terjadinya perang.
Sekertaris Bawaslu Dr. Romualdus P Nuhujanan S.Pd,.MM mengatakan “Pada dasarnya tugas bawaslu adalah mengawasi semua proses berjalannya pesta demokrasi, tetapi ada beberapa PPD yang kesulitan dalam mengisi C1 maka sebagai pengawas kita membantu mereka mengisi untuk saling mendukung satu sama lain,”imbuhnya.
Ditempat yang sama Pj. Bupati Dr. Tumiran, S.Sos.,M.AP mengungkapkan bahwa mengenai tempat pelaksanaan pleno kami akan berupaya memberikan yang terbaik demi menyukseskan pemilu 2024.
“Dirinya berharap Ketua KPUD Provinsi harus bertanggungjawab, agar pleno di tingkat Kabupaten segera mungkin dilaksanakan, mengingat waktu pleno di tingkat Provinsi sudah hampir selesai,”tutupnya(*).
