NABIRE – Menjelang pesta demokrasi pada Pemilihan Umum (Pemilu 2024) 14 Februari 2024 mendatang, Penjabat Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S.Sos., MM mengunjungi Kantor KPUD Provinsi Papua Tengah. Kunjungan itu dalam rangka mensukseskan pemilu serentak dan memitigasi adanya kendala yang dihadapi KPU.
“Kami mempunyai tugas untuk mensukseskan Pemilu serentak ini, sehingga kunjungan kami kali ini dalam rangka mendapat informasi kesiapan Pemilu serta memberikan solusi terhadap kendala yang dihadapi KPUD,” ungkap Ribka Haluk usai pertemuan yang didampingi Forkompinda Provinsi Papua Tengah, Senin (22/1//2021). 2024).
Ribla Haluk menjelaskan Pemilu tahun ini berbeda dengan Pemilu tahun-tahun sebelumnya, yakni digelarnya serentak. Selain itu juga Provinsi Papua Tengah merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB), sehingga menjadi provinsi baru, ini menjadi pelaksanaan pesta demokrasi yang pertama.
“Provinsi ini juga memiliki tantangan geografis yang tinggi dan menggunakan sistem noken, sehingga kita ingin mengetahui bersama apa tantangan yang dihadapi KPUD. Apabila ada tantangan yang dihadapi KPUD, tidak dapat diselesaikan sendiri, kecuali kita harus bekerja sama, agar pemilu ini bisa berjalan dengan baik,” tuturnya.
Ia menambahkan untuk mensukseskan Pemilu diperlukan kerja sama semua pihak, baik dari penyelenggara, pemerintah daerah, TNI-Polri (Forkompinda) dan seluruh lapisan masyarakat.
“Ada banyak tantangan yang akan kita hadapi, sehingga saya mengajak kita saling bahu membahu, karena semua pihak memiliki tupoksinya masing-masing. Saya juga mengharapkan agar suratb suara segera terdistribusi ke 8 kabupaten serta mulai memaangkan pendistribusian hingga ke TPS,” paparnya.
Ketua KPUD Provinsi Papua Tengah, Jennifer Darling Tabuni mengatakan hingga saat ini persiapan pelaksanaan Pemilu 2024 telah berjalan sesuai dengan tahapannya.
“Tahapannya sudah melebihi 80 persen. Tentu ada beberapa tantangan yang kami hadapi, yang tadi sudah kami sampaikan kepada Pejabat Gubernur Papua Tengah dan Forkompinda,” jelasnya.
Darling menjelaskan adapun beberapa kendala yang menghadang KPUD yakni pendistribusian logistik, yakni surat suara khusus Caleg DPR Provinsi dan Kabupaten belum tiba di Mulia khusus untuk Kabupaten Puncak Jaya, lalu surat khusus suara DPRD Kabupaten Mimika baru akan tiba 2 hari lagi dan surat suara ke Kabupaten Intan Jaya belum bisa dikirim dari Nabire.
“Untuk Puncak Jaya kendalanya akibat adanya jalan yang terputus, tetapi surat suara yang berada di Karubaga Kabupaten Tolikara posisinya akan segera diangkut dengan pesawat. Untuk surat suara DPRD Mimika, masih dalam pengiriman dan diperkirakan 2 hari lagi tiba. Sedangkan Kabupaten Intan Jaya, belum bisa kami mengirimkan surat logistik suara karena adanya gangguan keamanan,” katanya.
Darling juga mengatakan ada beberapa surat suara yang rusak ketika di sortir dan saat ini proses pengadaan sebagai pengganti sudah dilakukan. Lalu ada juga proses pemilihan Komisioner KPUD untuk 4 kabupaten di Provinsi Papua Tengah yang sedang berjalan.
“Untuk suarat suara yang rusak dalam waktu dekat penggantinya akan tiba. Tadi kami juga sudah sampaikan untuk Komisioner SDM KPUD tingkat kabupaten sudah 4 daerah dilantik komisoinernya. Sedangkan untuk Mimika, Deiyai, Paniai dan Intan Jaya masih dalam proses pemilihan, karena masa jabatannya akan berakhir,” jelasnya.
“Untuk PPD yang sempat terindikasi sebagai Caleg sudah kami bersihkan dan saat ini penyelenggara di tingkat PPD sudah netral. Lalu untuk ujung tombak KPU yakni KPPS, tadi kami sampaikan agar perangkat pemerintah atau ASN di daerah bisa menjadi KKPS untuk membantu kami,” lugasnya.
Ia mengucapkan terima kasih kepada Pejabat Gubernur yang melakukan pemantauan kesiapan Pemilu 2024 dengan tujuan memeriksa logistik pendistribusian, kesiapan para penyelenggara KPUD Provinsi, Kabupaten, PPD dan KPPS.
“Kunjungan ini menjadi vitamin yang baik bagi kami dalam menyelenggarakan Pemilu. Dan beruntungnya beberapa kendala yang kami hadapi telah mendapat solusinya,”tutupnya.
