Lima Poin Masukan drg Aloysius Giay Untuk RSUD Nabire Agar Lebih Baik

Posted by : pembarua January 19, 2024 Tags : Aloysius Giay , RSUD Nabire

JAYAPURA—Tokoh kesehatan Papua, drg. Aloysius Giyai, M,Kes angkat bicara merespon temuan anggota Komisi V DPR Papua Decky Nawipa terkait buruknya pelayanan di RSUD Nabire, Provinsi Papua Tengah, sebagaimana dirilis media rri.co.id, Kamis, 18 Januari 2024.

Usai inspeksi mendadak (sidak) di rumah sakit itu, Decky Nawipa kepada pers menyampaikan sejumlah keluhan yang diterimanya dari pasien Orang Asli Papua (OAP), terutama terkait pelayanan obat-obatan dan kepesertaan BPJS.

Menurut Aloysius, baik temuan legislator yang mengungkap fakta keluhan pelayanan itu maupun penjelasan dari pihak Humas RSUD Nabire adalah dua fakta yang benar adanya. Pihak RSUD Nabire mengaku sedang kekurangan dana karena membayar utang-utang obat-obatan sejak hilangnya program Kartu Papua Sehat (KPS) dari 2020 lalu.

Di samping itu, RSUD Nabire yang adalah milik Pemda Kabupaten Nabire, tidak hanya melayani masyarakat Nabire semata. Fasilitas kesehatan ini juga melayani pasien dari 7 kabupaten lain di Provinsi Papua Tengah, dan beberapa kabupaten sekitar di luar Papua Tengah seperti Waropen, Yapen dan Wondama.

“Melihat permasalahan ini, sebagai pencetus jaminan kesehatan bagi Orang Asli Papua baik Jamkespa maupun Kartu Papua Sehat, saya tentu merasa sangat prihatin. Apalagi, Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah sejak 2023 telah meluncurkan program Kartu Otonomi Khusus Sehat (KO SEHAT), dimana seluruh pasien yang dirujukan ke RSUD Jayapura dan beberapa rumah sakit di Jayapura berjalan dengan baik,” kata Aloysius melalui telepon selulernya, Jumat, 19 Januari 2024.

Bagi Aloysius Giyai, status RSUD Nabire sebagai faskes milik Pemda Kabupaten Nabire menjadi salah satu penyebab timbulnya persoalan layanan yang dikeluhkan itu. Sebab hal ini berkaitan dengan anggaran atau pembiyaan, dimana banyak pasien datang dari luar Kabupaten Nabire.

“Namun, dari sisi wilayah layanan masyarakat dan akses pelayanan, biar bagaimana pun, ini adalah tanggung jawab pelayanan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, terutama melalui Dinas Kesehatan. Oleh karena itu, saya memberikan beberapa solusi sementara untuk mengatasi persoalan ini. Sebab kita tidak bisa tangisi dan biarkan keadaan ini berlama-lama, kasihan pasien dari masyarakat kecil yang tidak mampu,” tutur Aloysius.

Pertama, berkaitan dengan status kepemilikan, kewenangan dan penganggaran RSUD Nabire, maka Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah bisa membuka ruang atau pos penanganan obat di RSUD Nabire dengan menggunakan dana program KO SEHAT.

“Apa yang sudah Saudara Dokter Silwanus Sumule selaku Kepala Dinas Kesehatan Papua Tengah lakukan itu luar biasa. Karena itu, saya sarankan, tidak boleh dalam waktu yang lama tapi satu dua hari ini harus bangun koordinasi dengan Direktur RSUD Nabire dan Bupati Nabire agar Pemerintah Provinsi Papua Tengah mempergunakan dana program KO SEHAT untuk segera membuka ruang penanganan obat, bahan habis pakai dan Alkes di RSUD Nabire. Resep-resep obat yang diterima pasien Orang Asli Papua tidak mampu ber-KTP Papua Tengah dan memiliki kartu BPJS harus di-back up oleh program KO SEHAT ini,” tegas mantan Direktur RSUD Jayapura ini.

Kedua, Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah harus mengambil sikap untuk menanggung kelebihan atau kekurangan obat-obatan dalam paket Ina-CBG’S dalam pelayanan BPJS. Sebab hal ini dijamin dalam Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) yang menegaskan bahwa terkait pembiyaan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu di Papua, selain disiapkan oleh Pemerintah Pusat melalui JKN-KIS, bisa di-back up kekurangannya dengan menggunakan dana Otsus.

Ketiga, Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Kesehatan juga bisa membantu RSUD Nabire untuk pengadaan obat-obatan, bahan habis pakai, dan Alkes dengan membuka Apotik Komplementer di RSUD Nabire, dimana operasionalnya kolaborasi antara dari Dinas Kesehatan Papua Tengah dan RSUD Nabire.

“Tetapi tentu saja seluruh pembiayaannya dari program KO SEHAT. Sebab RSUD Nabire sedang mengalami kekurangan dana untuk menyediakannya akibat sejumlah utang di distributor obat. Solusi ini harus segera diambil supaya pasien tidak mampu Orang Asli Papua tidak boleh dibiarkan terus-menerus memegang resep, mencari dan membeli obat di luar rumah sakit,” tutup Aloysius yang kini menjabat Direktur RSUD Jayapura ini.

Selanjutnya Ia menyarankan buka apotik komplementer dengan anggaran KO SEHAT yang petugasnya dari RS dan Dinkes Papua Tengah.

Dua hari kemudian, Tim Jurnalis Kitorang Kawal Otsus mewawanacarai Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah dr. Dr. Silwanus Sumule, Sp.OG(K).

Tim menemui dokter asal Toraja kelahiran Paniai ini di Kantor Sekretariat Kartu Otonomi Khusus Sehat (KO SEHAT) di kompleks RSUD Jayapura, Dok II. Kantor ini beroperasi sejak awal Oktober 2023, seiring dengan diluncurkannya Kartu KO SEHAT, disusul penandatangan kerjasama pelayanan pasien rujukan dengan sejumlah rumah sakit di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura. Ada RSUD Jayapura, RSUD Abepura, RSJD Abepura, RSUD Youwari, dan RS Dian Harapan.

“Jadi lima pasien yang tadi ade mereka wawancara itu, adalah pasien kami yang dibiayai oleh program Kartu KO SEHAT. Sepanjang tahun ini, sudah ada 57 pasien yang kami rujuk ke sejumlah rumah sakit di Kota Jayapura. Tetapi ada juga yang datang sendiri. Bahkan mereka yang tidak punya BPJS, tidak punya KTP, tetap menerima pelayanan. Intinya, semua Orang Asli Papua ber-KTP Provinsi Papua dari delapan kabupaten yang kami rujuk ke semua rumah sakit di Jayapura, mereka akan dilayani gratis,” kata dr. Silwanus.

Menurut dr. Silwanus, kerja sama pelayanan pasien rujukan ini tidak akan tumpang tindih dengan pembiayaan kesehatan yang sudah dijaminkan oleh BPJS Kesehatan. Justru Kartu KO SEHAT menjadi pelengkap atau komplementer BPJS sehingga sejumlah item pembiayaan yang tidak ditanggung BPJS, akan ditanggung oleh Pemprov Papua Tengah. Ini semata-mata demi menolong Orang Asli Papua tidak mampu agar terbebas dari biaya kesehatan.

“Jadi Kartu KO SEHAT ini saya kasih istilah BPJS Plus-Plus, sama seperti Kartu Papua Sehat dulu. Ada item-item pembiayaan dalam pelayanan yang tidak dijamin BPJS, itulah alasan kita kerja sama ini. Misalnya kasus kekerasan, perang suku, atau penembakan, tidak dijamin BPJS. Item pembiayaan seperti ini diambil alih dan ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah,” katanya.

Contoh lain, biaya peti jenazah, Ambulance, pen orthopedi, dan alat bantu dengar, bisa dicover melalui kerja sama ini. Masyarakat Orang Asli Papua ber-KTP Papua Tengah, baik dari Nabire, Mimika, Paniai, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Puncak Jaya dan Puncak Papua yang datang berobat, tidak dipungut biaya alias gratis.

Dokter Silwanus menjelaskan, untuk menjamin kesehatan gratis bagi Orang Asli Papua, di tahun 2023 Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus sebesar Rp 57 miliar lebih. Rinciannya, Rp 29.327.460.000,- untuk pembayaran premi ke BPJS untuk biaya PBI peserta JKN-KIS sebanyak 1.016.549 jiwa dan Rp 28.194.945.000,- untuk program Kartu KO SEHAT.

“Kami membuka kantor sekretariat ini karena ada banyak pasien kami yang dirujuk dan dibawa oleh misionaris, dan mereka sangat butuh kelengkapan administrasi yang harus diurus saat berobat di Jayapura,” ujarnya.

Selain membiayai kesehatan selama pelayanan rujukan di sejumlah rumah sakit di Jayapura, para pasien dan keluarga juga mendapatkan biaya tiket dan tempat tinggal selama 10 hari bagi pendamping atau pengantarnya.

“Kami juga akan kerjasama dengan sejumlah dokter spesialis yang tidak dimiliki RSUD Nabire seperti bedah mulut, bedah syaraf, urologi, bedah anak, psikiatri, dan onkologi untuk datang dan lakukan pelayanan di RSUD Nabire secara berkala. Kita mulai bulan ini, minimal tiga bulan sekali,” katanya.

Silwanus yang baru menduduki jabatan secara defenitif pada 17 Juli 2023 itu berharap, walau sudah berbeda provinsi, seluruh Pemerintah Daerah harus bekerja sama membangun kesehatan. Sebab pola penyakit dan epidemologinya sama. Rasa peduli terhadap kondisi pelayanan kesehatan pasca hilangnya Kartu Papua Sehat juga harus diwujudkan dengan kebijakan konkrit.

“Harapan saya, apa yang sudah kami lakukan di Papua Tengah, bisa diikuti provinsi lain. Semua sudah UHC dari sisi kepesertaan BPJS, tinggal siapkan dana untuk Jaminan Kesehatan Plus-Plus sebagai komplementer. Supaya apa? Supaya Orang Asli Papua benar-benar menikmati kesehatan gratis tanpa keluarkan biaya. Karena mereka ini adalah penikmat Otonomi Khusus,” tegas Silwanus.(*)

RELATED POSTS
FOLLOW US