JAKARTA – Penjabat (Pj) Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S.Sos., M.Si mengikuti evaluasi pelaksanaan tugas Penjabat Kepala Daerah Triwulan kedua di Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Selasa (25/8/2023).
Dalam menyampaikan laporan capaian kinerja triwulan kedua tahun 2023, Mama Ribka Haluk didampingi Pj. Sekretaris Daerah Anwar Harun Damanik, SSTP., MM dan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Papua Tengah.
Laporan kinerja Pj Gubernur Papua Tengah itu pun mendapat apresiasi dari Inspektur Jendral Kemendagri Drs. Komjen Pol. Tomsi Tohir dan tim evaluator, akan tetapi ada beberapa catatan yang diberikan, guna mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua Tengah.
Pj. Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk menerangkan laporan capaian kinerja yang dilaporkan meliputi aspek pemerintahan, aspek pembangunan dan aspek kemasyarakatan, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), persiapan tahapan pemilu serta laporan serapan anggaran APBD Tahun 2023.
“Banyak hal yang kita sampaikan, mulai dari program pelayanan kesehatan (pengentasan kemiskinan ekstream, stunting atau gizi buruk), bantuan sosial, batuan keagamaan, pemberian hibah pelaksanaan pemilu dan pembayaran lahan untuk persiapan pembangunan kantor pemerintahan, serta terobosan mengenai menciptakan SDM yang berkualitas, sesuai dengan kebutuhan daerah,” ungkap Mama Ribka Haluk kepada wartawan, Senin (28/8/2023).
Ribka Haluk membeberkan sampai dengan saat ini serapan anggaran di Provinsi Papua Tengah masih sekitar 21,60 persen dari total anggaran APBD sekitar 2,3 Triliun. Dimana keterlambatan serapan itu diakibatkan beberapa faktor, mulai dari penetapan APBD dilakukan 29 Maret 2023, lalu jumlah Apartur Sipil Negara (ASN) masih terbatas, sarana prasarana peralatan kantor terbatas, serta pembuatan regulasi sebagai dasar penyerapan anggaran.
“Mengenai serapan anggaran tim evaluator meminta agar dilakukan percepatan pembangunan, sehingga bisa merasakan program pemerintah dapat merasakan arti kehadiran Daerah Otonomi Baru, yang dapat menyentuh langsung sendi-sendi masyarakat,” jelasnya.
Hal-hal lain yang menjadi masukkan, lanjut Ribka Haluk, mengenai percepatan pembangunan yakni terkait pengentasan kemiskinan ekstream dan stunting serta beasiswa bagi anak-anak putra putri asli Papua, penanganan pengangguran dan peningkatan pelayanan kesehatan.
“Tadi kita diminta untuk melihat berapa banyak dana yang tersedia, dan berapa jumlah pengentasan kemiskinan ekstream, stunting atau gizi buruk yang sudah terlayani. Begitu juga dengan pengangguran, kita diminta untuk memiliki data real jumlah pengangguran dan bagaimana mencarikan solusi untuk menekan angka pengangguran,” tuturnya.
“Begitu juga dengan menciptakan SDM, akan ada program beasiswa khusus guna kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, penggerak ekonomi rakyat atau pelaku usaha, pengoperasian IT dan sektor pertanian. Setelah mereka menjalani kuliah, nantinya mereka kembali untuk menggali potensi sumber daya alam yang ada di Papua Tengah,” tegasnya.
Sementara itu mengenai kesehatan, Ribka Haluk menjelaskan, tim inspektorat meminta disamping pemerintah daerah telah menyiapkan program “KO Sehat Papua” yakni memberikan jaminan berobat bagi masyarakat Papua Tengah yang tidak memiliki jaminan kesehatan (BPJS), pihaknya juga diminta untuk memberikan penguatan bagi rumah sakit yang ada ditingkat kabupaten dan membangun rumah sakit tipe A atau B di pusat pemerintahan.
“Kita diminta segera memiliki rumah sakit, entah itu tipe A atau B, yang menjadi kewenanan provinsi. Tujuannya apa, agar masyarakat tidak perlu lagi berobat ke luar kota atau provinsi. Disamping itu, kita kedepan diminta untuk memberikan penguatan bagi rumah sakit yang dimiliki kabupaten, seperti di Timika, Puncak Jaya, Paniai terlebih khusus di Nabire. Kedepan kita akan membantu daerah untuk memiliki tenaga dokter ahli dan membantu ketersediaan obat. Lalu akan ada progam dokter terbang yang berhome base di Mimika, Puncak Jaya, Paniai dan Nabire,” lugasnya.
Ribka Haluk menambahkan Kemendari memberikan harapan besar bagi Provinsi Papua Tengah menjadi role model pembangunan di Tanah Papua, khususnya di derah yang baru dimekarkan. Harapan itu diberikan mengingat sumber daya yang dimiliki Papua Tengah berlimpah.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras bekerja di Provinsi Papua Tengah. Saya tentu berharap kedepan, kita semua bergandengan tangan untuk membangun Papua Tengah, mulai dari seluruh jajaran Pemprov Papua Tengah, Pemda Kabupaten, serta seluruh lapisan masyarakat. Ini bukan hanya mengenai penilaian kinerja, tetapi bagaimana kita meletakkan dasar pembangunan di Papua Tengah, yang nantinya akan dinikmati anak cucu kita dimasa yang akan datang,” tutupnya.(gin)
