JAYAPURA-Setelah dilantik pada 1 Juli lalu, para komisioner Bawaslu Provinsi Papua siap ‘tancap gas’ mengingat proses tahapan pemilu telah berjalan. Hal yang pertama akan dilakukan adalah menjalin kordinasi dengan stekholder mulai dari KPU Papua, Pemprov Papua, Kepolisian, TNI, OKP, Peguyuban hingga tokoh-tokoh agama yang ada di Provinsi Papua.
Adapun lima komisioner Bawaslu Papua yang baru dilantik adalah Hardin Halidin sebagai Ketua Bawaslu, Amandus Situmorang sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi, Yacob Paisei sebagai Kordinator Divisi SDM, Organisasi dan Diklat, Tofrey Piryamta N. Kebelen Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas serta Sharitje Latuihamalo Sebagai Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa.
Pada saat menggelar jumpa pers pihaknya menyampaikan setelah adanya DOB komisioner Bawaslu yang sebelumnya ada 7 anggota menjadi hanya 5 anggota. Adapun hal yang dilakukan oleh pihaknya dalam waktu dekat adalah melakukan pertemuan dan silaturahmi dengan Plh Gubernur, Kapolda Papua, Pangdam Cenderasih, Kejaksaan Papua dan juga pertemuan bersama media yang telah dilakukan pada Selasa (11/7)
“ Selain itu kami juga akan menggelar pertemuan dengan OKP dan KPU tentunya guna memastikan berjalannya tahapan proses pemilu yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 mendatang,”Ungkap Hardin Halidin yang merupakan mantan Ketua Bawaslu Kota Jayapura tersebut.
Pihaknya menambahkan dengan menyisakan 9 Kabupaten/Kota, Ia berharap adanya perselisihan yang diselesaikan ditingkat Mahkamah Konsitusi seharusnya dapat berkurang dan bagaimana pihaknya bersama stekholder dapat meminimalisi aduan yang masuk ke MK.
Pada periode kali ini juga ada dua Srikandi di Bawaslu Papua sehingga membawa semangat kebersamaan yang besar guna menciptakan pemilu yang baik di Provinsi Papua.
“Kami melakukan tugas utama adalah pencegahan dan penanganan perselisihan dan sengketa pemilu. Kita berharap tugas yang kedua ini tidak pernah kita jalankannya karena kita berharap tidak ada perselisihan Pemilu,”bebernya.
Selain itu pihaknya juga mengajak LSM, Peguyuban dan juga Tokoh Agama untuk bekerja sama dengan Bawaslu Papua untuk memanimalisir adanya politik identitas.
“Tugas Bawaslu di Tahun 2023 sangat konpleks dimana setahun ada 3 pemilu yang berjalan secara meraton sehingga tidak bisa bekerja sendirian. Sehingga harus diminalisir adanya perselisihan pemilu,”Pungkasnya.(gin)
