Foro: Laurenzus Kadepa (Istimewa)
NABIRE-Setelah melakukan kordinasi dengan pihak Polda Papua, Laurenzuz Kadepa yang merupakan Anggota DPR Papua maka mendapatkan informasi bahwa Bupati Nabire menjadwalkan pertemuan para pihak di Mapolres Nabire pada Selasa, 13 Juni 2023 untuk membicarakan akar masalah dan dampak yang ditimbulkan. Ia berharap semoga pertemuan ini nantinyaa dapat berjalan baik.
Peristiwa di Topo Nabire, Papua Tengah menimbulkan kematia, kerugian rumah dan harta benda. Belum diketahui pasti berapa jumlah korban meninggal dan korban harta benda. Dampak lain saat ini dari peristiwa ini membuat masyarakat tegang dan kepanikan bukan hanya di Nabire tapi seluruh Tanah Papua.
Oleh sebab itu Laurenzus Kadepa yang perupakan anggota DPR Papua memberikan tiga pandangan atau solusi yakni Solusi jangka pendek adalah selain pemerintah daerah dan aparat keamanan, semua (tokoh) harus ikut berpartisipasi melakukan pendekatan kepada masing- masing suku agar dapat menahan diri demi menghindari korban baru.
Solusi jangka menengah yakni Polisi harus usut dan proses hukum siapa pelaku pembunuhan 2 warga di Topo. Selain itu aparat harus periksa kepala suku Wate atas pemberian surat pelepasan tanah di Topo Nabire kepada sekelompok warga suku Lani. Suku Mee protes dan dugaan hal ini menjadi penyebab masalahnya. Pemerintah daerah Provinsi Papua Tengah dan 8 Kabupaten se Papua Tengah harus menanggung segala kerugian harta benda warga atas konflik ini.
“Solusi jangka Panjang adalah pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Nabire diminta segera mendorong peraturan daerah soal status tanah di Nabire. Status tapal batas wilayah suku Wate dan Mee, suku Yerisiam dan Suku Mee. Berharap dengan regulasi ini nantinya akan menjadi solusi jangka panjang mengatasi konflik agraria di Papua Tengah,”Pungkasnya.(gin)
